YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan beragam modus semakin marak di tengah masyarakat.
Karena itulah, lembaga keuangan, tidak terkecuali Bank Perkreditan Rakyat (BPR) perlu meningkatkan kewaspadaan, utamanya dalam penghimpun dana maupun penyaluran kredit.
Demikian pernyataan yang disampaikan dosen program studi akuntansi Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta, Suharno saat menyampaikan materi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di hadapan 60 pegawai PT BPR Chandra Muktiartha, di Horison Hotel Yogyakarta, Minggu (19/6/2022).
“Modus pencucian uang bersumber dari hasil tindak pidana, seperti korupsi, transaksi jual beli narkoba, prostitusi, sedangkan pendanaan terorisme bisa berwujud penyaluran kredit BPR kepada debitur, maupun kegiatan menyimpan dana di BPR untuk kegiatan terorisme,” tandasnya.
Lebih lanjut, Suharno yang juga praktisi perbankan meminta agar BPR selalu mentaati APU PPT saat memproses pembukaan rekening tabungan, deposito, maupun proses pencairan kredit.
“Lakukan proses Customer Due Deligence (CDD) dengan benar dan teliti sejak tahapan identifikasi, verifikasi dan monitoring calon nasabah maupun debitur. Apabila calon nasabah masuk dalam katagori Political Exposed Person (PEP) dari kalangan politisi dan pejabat, maka lakukan Ehanced Due Diligence (EDD) atau proses pendalaman untuk mengetahui latar belakang nasabah secara lebih mendalam,” ungkapnya, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.
Kegiatan pelatihan APU PPT berlangsung komunikatif, interaktif dan antusias. Dibuka oleh Manajer SDM BPR Chandra Muktiartha, Windaru mewakili Direksi, dalam pesannya meminta peserta mengikuti pelatihan dengan baik, serta menerapkan materi yang telah dipelajari pada saat melaksanakan tugas. Suhamdani
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
