Pemkot Yogyakarta Punya PR Berat Pulihkan Kepercayaan Publik Usai Penangkapan Haryadi Suyuti

YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Borok eksekutif yang selama ini hanya menjadi ‘grenengan’ masyarakat, akhirnya terbongkar juga.

Hal itu menyusu ditangkapnya Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, NH dan dittapkan sebagai tersangka kasus suap soal perizinan.

Kini,giliran Pemkot Yogyakarta harus bekerja ekstra keras, untuk memulihkan kepercayaan publik.

Bukan tanpa sebab, berbagai tudingan miring kini semakin kencang, terkait pelayanan di sektor perizinan , seiring kemunculan kasus jual beli.

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta , Sumadi pun mengakui, bahwa mengembalikan kepercayaan publik yang terlanjur koyak ini, menjadi pekerjaan rumah tersendiri.

Namun, ia mengungkapkan, di bawah kepemimpinannya, Pemkot Yogyakarta akan menuju perbaikan sesuai jalur.

“Akan kita lakukan penataan yang berkaitan hal-hal yang sesuai ketugasan saya di eksekutif. Artinya, baik regulasi, maupun personel,” katanya, Minggu (5/6/2022).

 

Sehingga, ia berharap, kepercayaan masyarakat bisa pulih, meski ingatan akibat kasus suap tersebut tak akan hilang dalam waktu dekat.

Tapi, setidaknya, stigma ‘tidak bayar tidak dilayani’, sanggup ditepis.

Dirinya berjanji, seusai penataan, seluruh lini pelayanan berlaku adil.

“Di sektor apapun itu, kita sebagai pelayan masyarakat, ya harus bersikap adil, terutama dalam proses perizinan yang sedang jadi sorotan. Mudah-mudahan, ya, mampu kami laksanakan dengan sebaik mungkin,” urainya.

Untuk tahap awal pembenahan, Sumadi bakal menunjuk Pelaksana Harian (Plh), untuk mengisi kekosongan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, pasca NH ditetapkan sebagai tersangka.

Selaras rencana, sosoknya segera diumumkan 6 Juni.

“Kemarin kan sudah ada penetapan (tersangka), ya, maka akan kami tunjuk Plh. Secepatnya, supaya pelayanan untuk masyarakat tidak terganggu. Insyallah besok itu akan kita umumkan nama siapa yang mengisi,” ujarnya.

“Sekarang kan yang jadi persoalan adalah poses-proses terkait perizinan. Nantinya, setelah ditunjuk Plh tentu akan kami diskusikan dengan Pak Sekda, dan seluruh Asisten, intinya harus didandani,” lanjut Sumadi.