Punya Penghasilan Tak Sampai 12 Ribu Perhari, Otomatis Masuk Kategori Miskin Ekstrim

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Jekek mengatakan terkait angka kemiskinan ekstrim di Wonogiri didasari atas verifikasi data untuk mengetahui berapa angka pastinya.

Setelah itu, diidentifikasi siapa saja yang masuk kelompok tersebut by name by address (BNBA).

“Dari BNBA itu, kita klasifikasikan program apa yang bisa kita siapkan untuk mengintervensi yang masuk kemiskinan ekstrim,” kata Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Jekek, Rabu (22/6/2022).

Program itu nantinya akan diusulkan kepada kementerian atau lembaga terkait. Jadi, tak hanya data saja yang disodorkan namun juga improvisasi program yang dilakukan.

Menurut Bupati, masyarakat perlu mengetahui apa itu kemiskinan ekstrim. Sebagai informasi, seseorang bisa dikatakan masuk dalam kemiskinan ekstrim jika penghasilannya tak sampai kisaran Rp 360.000 per bulan atau Rp 12.000 per hari.

Kemiskinan ekstrim ada di semua daerah. Sementara itu, Wonogiri tak masuk di daerah miskin ekstrim di Jawa Tengah karena ada ambang batas tertentu.

Bupati menuturkan, saat ini pihaknya melihat sebaran BNBA warga yang masuk miskin ekstrim. Jika sudah terdeteksi, maka akan ada kolaborasi yang dilakukan untuk melakukan pengentasan.

“Deteksi secara umum sudah. Kita akan lakukan klasterisasi. Disitu, kita nanti lihat profesinya apa kok bisa masuk miskin ekstrem,” kata pria yang akrab disapa Jekek itu.

Bupati Jekek menuturkan, pihaknya juga mengusulkan kepada BPS untuk ikut menghitung aktivitas ekonomi dari perantau juga masuk ke dalam indikatlr. Jadi tak hanya warga yang bekerja di Wonogiri saja yang masuk hitungan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda & Litbang) Wonogiri Heru Utomo mengatakan sejumlah upaya telah dilakukan Pemkab Wonogiri dalam menangani kemiskinan atas petunjuk Bupati Wonogiri.

Langkah itu diantaranya mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Ada sejumlah program yang telah dilakukan untuk itu.

“Misalnya pendidikan gratis, di dalamnya ada penyediaan seragam gratis dan penyelenggaraan pendidikan gratis yang berkualitas,” beber Heru.

Selanjutnya, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat. Langkah yang telah diambil diantaranya adalah usaha ekonomi produktif (UEP) hingga pelatihan tenaga kerja.

Lalu mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. Langkah yang diambil diantaranya adalah memfasilitasi perizinan usaha mikro.

“Selanjutnya mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Contohnya ada sinergisitas perencanaan penanggulangan kemiskinan antara APBD dan APBDes,” kata Heru. Aris Arianto