1.848 ODGJ Tunggu Intervensi Pemkab, Libatkan Tim Relawan Desa

BOYOLALI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemkab Boyolali. Hingga kini, Boyolali sudah dinyatakan nol kasus pasung ODGJ.

Namun demikian, masih ada 1.848 ODGJ di Boyolali menunggu intervensi dari pemkab setempat.  Baik dalam layanan kesehatan jiwa, akses kependudukan hingga pendampingan. Sedangkan yang sudah mendapatkan intervensi sebanyak 1.200 orang.

“Hingga pertengahan tahun ini, baru 1.200 orang dari 3.048 ODGJ yang mendapatkan intervensi,” ujar Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Boyolali, Insan Adi Asmono, Jumat (20/8/2022).

Adapun penanganan ODGJ dilakukan melalui visitasi hingga intervensi. Berdasarkan pendataan yang dilakukan melalui monitoring center of development (MCD), kendalanya karena ODGJ kerap tidak memiliki data kependudukan.

“Banyak yang belum mendapatkan bantuan karena tidak punya NIK. Yakni ODGJ dan orang dengan kecacatan berat,” ujarnya.

Maka pemkab melakukan pola penanganan dengan pendataan dan perekaman KTP. Kemudian pemberian jaminan sosial yakni dengan dibuatkan PBI BPJS. Bantuan tersebut akan memudahkan ODGJ dalam mengakses pengobatan di RSUD Simo.

Termasuk mengkaver biaya pengobatan hingga penebusan obat. Setelah itu, ODGJ akan mendapatkan visitasi dari dokter jiwa. Prioritas penanganan ODGJ menitik beratkan pada bebas pasung dan penangana kesehatan.

“Yang menggembirakan, Boyolali saat ini nol kasus pasung. Tapi jika ternyata masih ada, maka kita akan datangi dan ditangani.”

Selain itu ada tim relawan desa yang melakukan pendampingan selama ODGJ dipulangkan dari tempat perawatan. Mulai dari pengecekan kesehatan rutin, pemantauan peminuman obat maupun pendampingan kontrol rumah sakit.

Tak hanya itu, tiap puskesmas telah memiliki penanggungjawab kesehatan jiwa. Guna mendata dan melakukan pendampingan ODGJ.

“Kalau penanganan medisnya di RSUD Simo. Ada bangsal khusus kejiwaan yang menangani ODGJ, termasuk 1.200 yang kita intervensi tadi. Pemkab mencoba mendekatkan fasilitas kesehatan secara merata dengan akses yang mudah.”

Ditemui terpisah, Yuni Puji Astuti (43) salah satu relawan pendamping ODGJ di Desa Nepen, Kecamatan Teras, menjelaskan, ada enam ODGJ di desanya yang mendapatkan pendampingan. Khususnya untuk pengecekan kesehatan fisik serta memastikan ODGJ tersebut meminum obat secara rutin.

“Selama ini tidak ada kesulitan, kita perlakukan ODGJ layaknya orang normal, jadi dia nggak benci sama kita.” Waskita