Gawat, Akhir September Kuota Pertalite Diprediksi Habis. Menkeu: 86 % Penikmat BBM Subsidi Ternyata Orang Kaya!

Akibat penyaluran BBM subsidi yang salah sasaran, volume penjualan bahan bakar menjadi tak terkontrol. Hal itu yang kian memperberat APBN.

Ketika pemerintah menganggarkan subsidi dan kompensasi BBM Rp 502 triliun, kata Sri Mulyani, sudah ditetapkan volume BBM yang akan mendapatkan subsidi.

Hingga akhir tahun 2022 ini sebelumnya dipatok kuota Pertalite adalah 23 juta kiloliter dan Solar 15,1 juta kiloliter.

Akhir September Habis

Namun pada akhir Juli lalu, jatah Pertalite yang terpakai mencapai 16,84 juta kiloliter atau 73 persen dari kuota. Sementara dari alokasi Solar, telah telah terpakai 9,88 juta kiloliter atau 65 persen dari kuota tersedia.

Oleh sebab itu, dari hitungannya, kuota Solar subsidi diperkirakan bakal habis pada Oktober dan Pertalite akan habis lebih cepat yakni bulan depan, September.

“Artinya, tiap bulan 2,4 juta kiloliter (Pertalite) habis. Jika (tren) ini diikuti, akhir September 2022 habis (kuota) untuk Pertalite,” ucapnya.

Meski begitu, Sri Mulyani memastikan kepada para anggota DPD bahwa pemerintah tidak akan mencabut subsidi BBM, namun pemerintah dihadapkan tantangan kuota BBM bersubsidi akan segera habis.

Pemerintah kemudian harus memilih berbagai opsi kebijakan, mulai dari menambah subsidi, mengontrol konsumsi, atau bahkan menaikkan harga BBM.

Lalu, apakah pemerintah bakal menambah anggaran subsidi?

Soal ini, Sri Mulyani bertanya ke anggota dewan soal sumber anggaran untuk menambah subsidi tersebut.

“Pertanyaannya, (subsidi) mau nambah atau enggak? Kalau nambah, dari mana anggarannya? Suruh ngutang?” katanya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Sri Mulyani pernah memperkirakan bahwa jika kondisi saat ini terus berlanjut, kebutuhan anggaran subsidi BBM akan meningkat Rp 189 triliun, sehingga totalnya pada 2022 bisa mencapai Rp 700 triliun.

Perhitungan itu bahkan hanya mencakup Pertalite dan Solar subsidi, belum termasuk liquid petroleum gas (LPG) 3 kilogram dan listrik.

“Kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan, tidak ada apa-apa, maka Rp 502 triliun tidak akan cukup. Nambah lagi bisa mencapai Rp 698 triliun,” ujar Sri Mulyani pada Selasa lalu, 23 Agustus 2022.