Muncul Tudingan Politisasi, Sugiyamto: Salahnya Dimana?

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM –
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sragen menegaskan sosialisasi serentak ke sekolah-sekolah penerima bantuan program indonesia pintar (PIP) digelar untuk memastikan tepat sasaran dan tidak ada potongan.

Penegasan itu disampaikan untuk menepis tudingan politisasi sekolah terkait road show sosialisasi pencairan PIP yang digelar selama beberapa hari terakhir.

Bendahara DPC PDIP Sragen, Sugiyamto mengatakan sosialisasi digelar untuk memberitahukan mekanisme pencairan dan penggunannya.

Hal itu dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran baik penerima dan penggunaannya. Pasalnya banyak siswa maupun orangtua yang belum memahami teknis pencarian serta pemanfaatannya.

Pernyataan itu disampaikan saat pembagian PIP di SMK Bina Taruna Maaaran Sragen, Jumat (26/8/2022).

Ia menyampaikan kedatangan fraksi PDIP ke sejumlah sekolah di Sragen beberapa hari terakhir saat pembagian PIP merupakan salah satu upaya untuk memastikan bantuan tersebut benar-benar sesuai peruntukkannya.

“Kami ditugasi untuk mengawal bantuan dari DPR RI dalam hal ini Mbak Puan (Ketua DPR RI) dan Ibu Agustina Wiludjeng (anggota DPR RI). kedatangan kami (PDIP) ke sekolah, adalah guna mengecek dan memastikan bantuan PIP benar-benar tepat sasaran dan tidak ada potongan,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Jumat (26/8/2022).

Menurut Sugiyamto, sosialisasi PIP ke sekolah-sekolah itu sama sekali bukan upaya politisasi sekolah atau curi start kampanye.

Sebab selama kegiatan sosialisasi, tim sama sekali tidak pernah melakukan ajakan untuk memilih atau membahas politik.

Namun tim hanya menyampaikan mekanisme bantuan PIP yang selama ini diperjuangkan oleh Ketua DPR RI dan didukung Komisi X DPR RI yang notabene berasal dari Fraksi PDIP.

Terlebih, sekolah bukan lagi wilayah yang sepenuhnya tak boleh tersentuh politik sama sekali.

“Dalam UU Pemilu yang baru bahkan sekolah atau kampus boleh mengundang calon legislatif untuk memaparkan visi dan misinya,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Sragen ini.

Terkait adanya baliho atau spanduk bergambar Mbak Puan, Agustina Wiludjeng dan beberapa anggota fraksi PDIP saat pembagian PIP, hal itu agar siswa atau orangtua tahu bahwa PIP yang diterima memang bantuan dari Mbak Puan.

“Apalagi tidak ada kata-kata mengajak atau mempengaruhi untuk penerima bantuan. Parpol lain yang menyalurkan bantuan serupa pun kami lihat juga melakukan hal yang sama. Memang itulah wujud memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kalau parpol lain juga menyampaikan dan nggak masalah, lha kami salahnya di mana?” tandasnya.

Sugiyamto menambahkan, PIP merupakan program aspirasi Puan Maharani dan Agustina Wilujeng yang dititipkan di Kemendikbudristek.

Nilai bantuannya Rp 450.000/siswa SD, Rp 750.000/siswa SMP, dan Rp 1 juta/siswa SMA/SMK. Bantuan itu turun sekali dalam setahun sehingga setiap tahun selalu pengajuan.

Pendaftaran biasanya dilakukan pada awal tahun, antara Februari-Maret. Pada Agustus ini ada tambahan usulan baru dengan jumlah terbatas.

Pendaftarannya memang lewat formulir yang dibagikan seluruh anggota Fraksi PDIP DPRD Sragen di wilayah mereka masing-masing.

Dalam formulir pengajuan itu, lanjutnya, memang ada foto bergambar Puan Maharani, Agustina Wilujeng Pramestuti, dan foto legislator terkait.

Kuota PIP pada gelombang I 2022 ini sebanyak 24.177 orang. Tapi yang bisa diusulkan sebanyak 15.172 orang dan sudah mendapatkan surat keputusan (SK) dari Kemendikbudristek sebanyak 4.067 orang.

Selebihnya 4.938 orang tertolak karena tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan PIP.

Seperti diketahui, sosialisasi masif pembagian bantuan PIP aspirasi PDIP di Sragen disorot mantan anggota DPRD Sragen, Rus Utaryono.

Ia menilai institusi sekolah mestinya netral dari program partai politik. Ia pun meminta kepada parpol supaya fair play dan tidak memanfaatkan kesempatan menyosialisasikan program pemerintah dengan label parpol tertentu.

“Jangan merasa jadi bagian penguasa terus menggunakan kesempatan. Kepala sekolah agar berpegang pada norma dan menjaga institusinya dari upaya politisasi sekolah,” ujarnya. Wardoyo