SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) atau bantalan sosial pengganti kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di Sragen diwarnai keresahan dan protes.
Protes mencuat di Desa Sidokerto, Kecamatan Plupuh. Sejumlah warga tidak mampu yang sebelumnya selalu mendapat jatah BLT mendadak dicoret dari daftar.
Mereka diduga dicoret lantaran dianggap tidak mendukung kades petahana atau incumbent yang maju lagi di ajang Pilkades. Tak hanya satu dua, aksi pencoretan dilaporkan menimpa puluhan warga yang dianggap berseberangan pilihan di Pilkades.
Dugaan politisasi BLT untuk Pilkades itu diungkapkan sejumlah tokoh masyarakat di desa tersebut, Rabu (7/9/2022).
Salah satu tokoh di Dukuh Pencol, HY menuturkan aksi pencoretan sepihak itu kini ramai jadi keresahan dan perbincangan warga.
Ia menyebut pencoretan terjadi merata di hampir semua dukuh. Korbannya adalah warga calon penerima yang dianggap mendukung rival petahana.
“Hampir tiap dukuh terjadi (pencoretan). Di dukuh saya ini tinggal 10 orang yang dapat. Yang lain yang dianggap tidak mendukung (petahana) dicabut semua. Ini warga pada resah semua,” paparnya kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).
Ia mengungkapkan sebelum dicoret, calon penerima didatangi oleh tim sukses dan perangkat desa. Mereka diduga mengintervensi apabila tidak mendukung petahana maka BLT tidak akan diberikan dan dialihkan ke orang lain.
Tak hanya didatangi ke rumah, pernyataan menggiring agar memilih calon terhenti itu juga ada yang disampaikan melalui pesan WA.
“Yang terjun tim dan sebagian perangkat desa. Mereka datang ke rumah calon penerima dan bilangnya kalau nggak milih Pak Lurah ya udah BLT dicabut. Dan benar, yang dianggap nggak mendukung langsung dicabut dialihkan ke warga lain tergantung mereka,” urai HY.
Ia menyayangkan indikasi praktik arogansi dan politisasi bantuan pemerintah tersebut.
Padahal secara realita, warga yang dicoret dan dicabut memang masuk kategori tidak mampu yang sebelumnya selalu mendapat bantuan sosial pemerintah.
“Bahkan saking takutnya nggak dapat, ada ibu-ibu yang keceplosan ya terpaksa manut siap milih daripada nggak diberi bantuan BLT. Kemarin cairnya Rp 300.000,” ucapnya.
Tokoh lainnya di Desa Sidokerto berinisial PR, juga menyampaikan hal yang sama.
Kakeknya yang berusia 65 tahun, hanya petani dan tinggal bersama neneknya dalam kondisi stroke, juga menjadi korban pencoretan.
Padahal selain sudah tua dan tak punya penghasilan tetap, kondisi ekonomi kakeknya juga sangat membutuhkan bantuan itu.
“Padahal kakek saya sebelumnya selalu dapat bantuan terus. Namanya Mbah Ngadimin. Ini infonya dioper ke yang mau nyoblos sesuai arahan. Nggak hanya di dukuh saya, kayaknya hampir merata digitukan. Di kampung sebelah ramai banget banyak yang resah karena dicoret gara-gara itu,” ujarnya.
Berharap Pemerintah Turun Tangan
Ia menceritakan sebelum dicoret, warga calon penerima sempat dimintai KTP untuk dilakukan pembaruan data. Kemudian KTP dikembalikan lagi oleh perangkat dan tim ke rumah warga yang bersangkutan.
“Nah pas mengembalikan itu sambil ditanya kalau mau nyoblos (petahana) saya kasih BLT, kalau nggak mau ya langsung dicoret. Ada juga seorang nenek, suaminya sudah meninggal dan sekarang ngopeni cucunya juga dicoret. Padahal dulunya selalu dapat bantuan apapun dari pemerintah,” ujarnya.
Mewakili warga korban pencoretan, ia hanya berharap pemerintah turun tangan terjun ke lapangan untuk mengembalikan jatah bantuan ke warga yang berhak.
Sebab dengan indikasi tersebut, akhirnya memicu konflik di masyarakat dan BLT akhirnya diberikan tidak sesuai dengan sasaran.
“Harapan warga ya dikembalikan lagi sesuai aturan. Yang harusnya dapat dan dicoret ya dikembalikan lagi. Kasihan Pak, kalau lihat kondisinya. Urusan Pilkades ya jangan dicampuradukkan. Karena BLT itu bantuan dari pusat bukan dari desa dan ini negara demokrasi, warga berhak punya pilihan sesuai nuraninya,” ucapnya.
Terpisah, Sekcam Plupuh, Supri Hariyanto mengaku belum mendapatkan laporan terkait indikasi politisasi BLT dan pencoretan penerima karena muatan Pilkades itu.
Pihaknya akan segera mengecek dan turun ke lapangan untuk memastikan kebenaran informasi itu.
“Belum ada laporan, segera akan kami cek ke lapangan,” ujarnya dikonfirmasi Rabu (7/9/2022).
Kades Membantah
Terpisah, Kades Sidokerto, Untung menegaskan bahwa isu politisasi itu tidak benar. Ia menyebut bahwa pemberian BLT kompensasi BBM sudah sesuai dengan data dari atas.
“Itu tidak benar. Kalau menurut saya sudah sesuai (data). Nanti kita akan cek lagi apa yang kurang,” paparnya melalui telepon kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).
Ia juga sempat bertanya balik siapa-siapa warga yang melaporkan itu. Jika memang tidak benar, maka ia siap akan balik melaporkan mereka.
“Kalau memang ada yang laporan, saya menghargai tapi saya juga minta nama-nama yang laporan siapa-siapa saja. Kalau tidak benar, nanti saya akan lapor balik,” tegasnya.
Untuk diketahui, Desa Sidokerto akan menggelar Pilkades serentak bersama 18 desa lainnya pada 25 Oktober mendatang.
Saat ini sudah tahapan pengundian nomor urut calon. Pada Pilkades kali ini, ada tiga calon yang maju ke Pilkades Sidokerto.
Selain petahana dan sang istri, Anna Isnawati, ada satu calon pendatang baru yakni Heru Budiyanto. Dari kabar yang berkembang, rivalitas petahana dan calon penantangnya itu sangat sengit sehingga akhirnya terbawa pada situasi di masyarakat. Wardoyo
