JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Kenaikan Harga BBM, Pemerintah Dinilai Tebar Narasi Sesat

“Karenanya, dengan kenaikan harga ICP, diperkirakan masih ada surplus sekitar Rp 400 miliar,” kata Fadli.

Dalam APBN 2022, Fadli menyebut harga BBM diasumsikan sebesar US$63 per barel. Namun pada kenyataannya, harga minyak dunia saat ini mencapai US$100 per barel atau selisihnya US$37 dari asumsi awal.

Meski harga beli menjadi lebih mahal, Fadli menyebut selisih itu nyatanya juga turut menambah keuntungan untuk pemerintah yang menjual minyak mentah ke pasar dunia.

Menurut data INDEF, Fadli menyebut pemerintah telah menambah pendapatan negara sebesar Rp 111 triliun karena adanya kenaikan harga minyak.

“Dari sisi belanja memang mengakibatkan bertambahnya belanja negara, tapi jumlahnya menurut INDEF hanya sebesar Rp 96,2 triliun. Sehingga, negara sebenarnya masih mengantongi surplus anggaran sebesar Rp 14,8 triliun,” kata Fadli.

Baca Juga :  Rencana Impor Beras oleh Bulog Ditentang Petani, Ini Masalahnya

Selain itu, Fadli menyebut APBN memilki fungsi sebagai shock absorber atau peredam guncangan di masyarakat.

Sehingga, Fadli menilai pernyataan Jokowi dan Sri Mulyani yang menyebut subsidi untuk rakyat menjadi beban bagi APBN, hal itu jelas menyalahi fungsi dari anggaran publik tersebut.

 

Pernyataan Sri Mulyani yang menyebut subsidi BBM bisa digunakan untuk membangun 227 ribu sekolah, dinilai Fadli juga bagian dari pernyataan menyesatkan.

Bagi rakyat, kata Fadli, hubungan antara subsidi energi dengan pembangunan sekolah bersifat komplementer, bukan substitutif.

“Rakyat sama-sama membutuhkan keduanya, bukan hanya salah satu,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, pada Sabtu pekan lalu, Presiden Jokowi telah resmi menaikan harga BBM pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10 ribu per liter, solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan pertamax non subsidi dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Baca Juga :  Keren, Pakar Deradikalisasi BNPT, Ardi Putra Raih Gelar Doktor Termuda di UI. Angkat Jurus Jitu Lepaskan Seseorang dari Jaringan Terorisme

Sebagai kompensasi, pemerintah bakal memberikan BLT sebesar Rp 600 ribu untuk enam bulan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu.

Selain itu, Jokowi juga bakal menyalurkan bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan.

www.tempo.co

« Halaman sebelumnya

Halaman :   1 2 Tampilkan semua
  • Pantau berita terbaru dari GOOGLE NEWS
  • Kontak Informasi Joglosemarnews.com:
  • Redaksi :redaksi@joglosemarnews.com
  • Kontak : joglosemarnews.com@gmail.com