Produksi Padi Merosot, Petani Sragen Rame-Rame Desak HPP Gabah Rp 5.500. Kuota Pupuk dan Jatah BBM Dikeluhkan!

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Para petani Sragen yang tergabung dalam kontak tani nelayan andalan (KTNA) mendesak harga pembelian pemerintah (HPP) gabah panen ini ditetapkan di angka Rp 5.500 perkilogram.

Dengan HPP sebesar itu diharapkan bisa menyelamatkan petani dari kebangkrutan di tengah merosotnya produksi padi musim tanam ini.

Hal itu terungkap dari aspirasi KTNA saat beraudiensi di gedung DPRD Sragen, Senin (26/9/2022). Audiensi dihadiri sekitar 15 pengurus dan anggota KTNA, dipimpin Wakil Ketua DPRD Muslim dan Ketua Komisi IV, Hariyanto.

Hadir pula Kepala Diskumindag Sragen, Cosmas Edwi Yunanto, Disnakkan, dan perwakilan dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan hingga perwakilan Pertamina.

Dalam audiensi itu, Ketua KTNA Sragen Suratno memaparkan kondisi petani yang saat ini dilanda banyak kesulitan.

Kuota pupuk yang makin sedikit tanpa lagi ada ZA dan TSP, kenaikan harga dan pembatasan BBM bersubsidi, hingga produksi padi yang merosot drastis musim panen ini.

Ia menyebut dari laporan KTNA kecamatan, penurunan produksi terjadi hampir merata. Tak hanya tanaman yang terserang ngebrok atau kerdil, tanaman yang tumbuh normal pun juga sebagian mengalami penurunan produksi.

“Di Masaran, Gondang, Sambungmacan panennya satu hektar cuma dapat 30 zak padahal biasanya dapat 75 zak. Rata-rata hanya 54 persen dapatnya. Memang ada beberapa penyebabnya mulai dari pupuk yang mungkin tak berimbang, benih yang tak berlabel dan serangan tikus,” paparnya.

Atas kondisi itu, petani saat ini dihadapkan pada ancaman kerugian besar. Karenanya pihaknya mendesak agar dilakukan penelitian tentang kondisi tanah untuk mengetahui secara riil apa yang terjadi dan apa solusinya pada tanah.

Karena produksi anjlok, ia meminta agar pemerintah bisa mempertahankan HPP gabah di angka Rp 5.500 perkg. Jika harga di bawah itu, maka petani akan mengalami kerugian.

“Kuota pupuk kami berharap ada penambahan, terutama ZA dan TSP agar diadakan lagi. Karena ada kemungkinan kondisi tanah yang mambat itu terjadi karena pupuk yang tidak berimbang,” ujarnya.

Wakil Ketu DPRD, Muslim mengapresiasi masukan dari KTNA itu. Namun soal HPP gabah, kuota pupuk dan jatah BBM subsidi untuk petani, semuanya menyasar pada kebijakan pemerintah pusat.

Meski demikian, masuknya dan aspirasi tetap akan ditampung dan disampaikan ke pemerintah melalui jalur kemenangan masing-masing.

Sementara perwakilan Dinas Pertanian Ketapang, Arifin yang juga Sub Koordinator Usaha Pertanian, mengatakan untuk kuota pupuk subsidi, pihaknya sebenarnya sudah mengajukan sesuai kebutuhan petani yang tercantum dalam RDKK atau rencana definitif kebutuhan kelompok.

Namun alokasi yang turun berdasarkan SK selalu di bawah pengajuan. Bahkan untuk ZA dan SP-36 sudah dua tahun terakhir hilang tidak diberikan dengan alasan hasil penelitian tanah di Sragen tidak lagi membutuhkan dua jenis pupuk itu.

Meski demikian, Sragen masih mendapat tambahan realokasi pupuk jenis NPK subsidi sebanyak 8.180 ton untuk tahun ini.

“Kalau memang ada usulan ZA dan SP-36 diadakan lagi, setelah jadi keputusan audiensi, kami pun siap buat surat ke Kementan. Kita minta nanti yang tandatangan langsung Bupati, akan kami ajukan,” ujarnya. Wardoyo