Ratusan Buruh FKSPN Karanganyar Turun ke Jalan  Tolak Kenaikan Harga BBM dan Sesalkan Kenaikan Upah Hanya Rp 10.000

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM -Ratusan massa buruh dari Federasi Kesatuan  Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Kabupaten Karanganyar turun ke jalan menggelar aksi demo di kantor DPRD setempat, Rabu (21/9/2022).

Demo tersebut menolak kenaikan harga BBM serta menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021 tentang parameter sistem pengupahan buruh hanya 0.87% alias Rp 10.000 pada tahun 2021 sedangkan harga BBM naik 30%.

Selain itu ratusan massa juga meminta penghapusan UU Omnibuslaw atau cipta  kerja karena bertentangan dengan UUD 1945.

“Kami hari ini libur bekerja demi memperjuangkan nasib buruh yang kian tercekik dipicu kenaikan harga BBM yang tidak rasional dengan kemampuan daya beli rakyat termasuk buruh,” ungkap Sekretaris FKSPN Dwi Haryadi pada orasinya diatas panggung mobil di depan Gedung DPRD Karanganyar.

Menurut Dwi Haryadi, tuntutan buruh seluruh Indonesia sepakat bulat agar pemerintah besar hati mencabut kenaikan harga BBM karena jika tetap dipaksakan maka ekonomi masyarakat makin hancur.

“Pakai logika saja kenaikan harga BBM luar biasa 30% sedangkan kenaikan gaji buruh nasional tidak sampai 1% tentu sangat mencekik rakyat,” tandas Dwi Haryadi.

Sementara itu sekitar 50 orang perwakilan massa ditemui oleh Pimpinan Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo beserta Wakil Ketua DPRD Anung Marwoko dan Tony Hatmoko.

Adapun Kepala Disperindagkop Karanganyar, Martadi juga duduk menerima aspirasi pendemo.

Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengatakan akan menyampaikan aspirasi para pendemo kepada Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo untuk selanjutnya diteruskan kepada pemerintah secara berjenjang.

“Prinsipnya DPRD Karanganyar  merespons tuntutan pendemo dan sudah mendengarkan tuntutan teman-teman FKSPN serta menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat melalui Pimpinan DPRD Karanganyar,” ungkap Ketua DPRD Bagus Selo kepada JOGLOSEMARNEWS.COM .

Menurut Bagus Selo,  untuk hal kenaikan gaji buruh, DPRD akan berkordinasi dengan Disperindag Pemkab Karanganyar untuk berkordinasi memberikan solusi terbaik.

“Nanti kami minta Komisi D DPRD untuk menindaklanjutinya dengan Disperindag juga instansi terkait,” tandas Bagus Selo.

Ketua FKSPN Karanganyar Haryanto pada audiensi tersebut meminta DPRD merespons tuntutan pendemo.

“Ini memang masalah nasional masalah bersama namun dampaknya juga terhadap rakyat termasuk buruh di Karanganyar sehingga mohon DPRD Karanganyar merespons,” tandas Ketua FKSPN Haryanto.

Aksi demo tersebut menjadi perhatian warga yang melintas jalan Lawu karena memakai separuh jalan. Adapun penjagaan dilakukan puluhan anggota Polres Karanganyar serta Satpol PP.  Beni Indra