SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Wakil Bupati Sragen, Suroto meminta masyarakat tidak panik dengan wacana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar dan pertalite yang saat ini tengah digodok pemerintah pusat.
Ia memandang, penyesuaian harga menjadi alternatif yang harus dilakukan untuk menghindari krisis anggaran akibat beban subsidi untuk BBM.
“Terkait isu penyesuaian harga BBM, saya menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menunggu keputusan yang sedang dikaji oleh pemerintah pusat. Sebab keputusannya nanti pasti adalah keputusan yang tepat dimana sudah melalui tahapan yang panjang dan perhitungan yang matang,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Kamis (1/9/2022).
Wabup menjelaskan penyesuaian harga BBM sudah selayaknya dilakukan untuk mengurangi beban APBN. Anggaran subsidi BBM yang mencapai ratusan triliun nantinya bisa dialihkan untuk pembangunan sektor lain seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.
Kebijakan untuk menyesuaikan harga BBM subsidi juga untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Sehingga terhindar dari resesi serta dapat secara lebih efektif membantu kelompok masyarakat rentan atau yang kurang mampu.
“Secara umum kami mendukung dengan adanya penyesuian tarif BBM dari kebijakan pemerintah untuk mengurangi beban subsidi yang ditanggung negara. Kami berharap pemerintah bisa mengkaji ulang subsidi yang nantinya diberikan kepada masyarakat agar lebih tepat sasaran. Kalau tidak disesuaikan, APBN bisa jebol karena beban untuk menutup subsidi BBM semakin tinggi,” jelasnya.
Di sisi lain, Wabup juga menekankan pentingnya validasi data untuk penyaluran program bantalan sosial dari pengalihan subsidi BBM.
Ia meminta dilakukan validasi data KK miskin secara menyeluruh dan obyektif. Sebab realita di lapangan, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian data KK miskin.
Hal itu dinilai rawan memicu polemik dan kecemburuan sosial terutama saat penyaluran bantuan atau bantalan sosial.
“Kami minta Bu Menteri Sosial bisa membalikkan data KK miskin di DTKS. Karena fakta di lapangan masih banyak dijumpai warga yang sebenarnya secara kondisi ekonomi mampu, tapi masih masuk data miskin. Dampaknya selain membuat angka kemiskinan tinggi, nanti problemnya ketika penyaluran bantuan akan rawan terjadi konflik. Tetangganya akan menyoroti. Kalau pendataan valid, kami sangat setuju dan mendukung,” jelasnya. Wardoyo
