JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Krisis pangan yang mengancam membuat kalangan pengusaha beras nasional angkat bicara.
Salah satunya, pengusaha asal Sragen yang duduk sebagai Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Jakarta, Billy Haryanto.
Pengusaha kelahiran Masaran itu melontarkan pernyataan menohok terkait stok pangan nasional. Billy meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo lebih transparan dalam memberikan informasi soal ketersediaan beras.
Hal itu dipandang penting untuk memastikan kebijakan dan ketersediaan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global saat ini.
Kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , pengusaha nasional itu menyampaikan pentingnya kejujuran Kementan soal stok pangan saat ini.
Pasalnya, panen raya diprediksi masih akan berlangsung di bulan Februari mendatang. Dikhawatirkan dengan stok yang mulai menipis, krisis pangan akan melanda Indonesia.
Ia juga mengingatkan agar stok beras tidak dipolitisasi. Sebab hal itu sangat berbahaya.
“Jadi, Kementan jangan bilang surplus, itu beras enggak boleh dipolitisasi. Masalah perut, enggak gak boleh, itu sangat bahaya,” paparnya melalui sambungan telepon, Sabtu (19/11/2022).
Lebih lanjut, Billy juga mengusulkan ke pemerintah agar mengganti program bantuan pangan non-tunai (BPNT) dari Kemensos dari sebelumnya beras menjadi uang tunai.
Imbauan itu dilontarkan sebagai antisipasi ancaman krisis pangan yang dikhawatirkan akan melanda Indonesia.
Saat ini, kondisi stok beras milik Bulog juga mulai menipis hanya tersisa 500.000- 600.000 ton. Jumlah itu dikhawatirkan tidak bisa mengkover kebutuhan BPNT jika tetap disalurkan dalam wujud beras.
“Selama ini, BPNT itu kan biasanya disalurkan wujud beras. (BPNT) biasanya kebutuhannya sebanyak 650.000 ton. Nah, barangnya saja enggak ada sampai segitu, bisa krisis,” terang Billy.
Pengusaha kelahiran Masaran itu menyebut bahwa Kementerian Sosial punya peran penting dalam menjaga kestabilan terhadap stok beras yang ada.
Karenanya dengan kondisi stok yang makin menipis itu, pemerintah diharapkan bisa bijak menyikapi dengan mengganti BPNT dalam bentuk uang.
Langkah itu dinilai realistis untuk mencegah krisis pangan sekaligus menjamin kelangsungan BPNT ke masyarakat.
“Nah, rencana bantuan BPNT itu sementara bisa diganti uang tunai. Kalau sampai Kemensos gelontorkan BPNT pakai beras, barangnya enggak ada, enggak akan cukup,” jelasnya. Wardoyo
