Site icon JOGLOSEMAR NEWS

BPOM Yogyakarta: 236 Item Produk Makanan Tak Layak Edar Selama 2022

Kepala BBPOM Yogyakarta menunjukan temuan produk tidak layak edar di DIY selama 2022 saat jumpa pers di Gedung BBPOM Yogyakarta pada Jumat (30/12/2022) / tribunnews

YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Selama tahun 2022, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta menemukan adanya 236 item dan 2025 pcs produk pangan dan lainnya yang tidak layak edar.

“Temuan itu untuk seluruh DIY ya. Termasuk Kabupaten/Kota di seluruh DIY,” ucap Kepala BBPOM Yogyakarta, Trikoranti Mustikawati saat melakukan jumpa pers di Gedung BBPOM Yogyakarta, Jumat (30/12/2022).

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi beredarnya produk yang tidak memenuhi syarat antara lain pangan tanpa izin edar (TIE)/ ilegal, kedaluwarsa dan pangan rusak (penyok, berkarat dan lain sebagainya).

Dibandingkan dengan hasil pengawasan pada 2021, saat ini terjadi peningkatan jumlah sarana yang tidak memenuhi ketentuan dari 15,8 persen menjadi 24,7 persen.

Temuan produk tidak layak edar terbanyak pada 2022 ialah temuan TIE.

Produk tersebut paling banyak terjadi pada bahan tambahan pangan berupa essence, soda kue, baking powder serta bahan abku pangan seperti margarin dan coklat.

“Tindak lanjut terhadap temuan tersebut adalah pemusnahan di tempat oleh pemilik barang dengan disaksikan oleh petugas dan dibuatkan sanksi administrastif berupa Surat Peringatan kepada pemilik sarana,” kata dia.

Untuk mengantisipasi penyebaran produk TIE di pasaran lebih banyak lagi, pihaknya pun terus menekankan pemberian sosialisasi kepada masyarakat dan para pengusaha.

Sehubungan dengan hal itu, pihaknya turut melakukan pengawasan dan pendampingan pangan secara komprehensif yakni dengan sistem pre-market dan post-market.

“Kami sudah melakukan pendampingan dengan UMKM yang akan melakukan pendaftaran produknya untuk mendapatkan izin edar,” tutur dia.

Hal itu dilakukan untuk memperluas cakupan pendampingan usaha dengan melakukan kerjasama lintas sektor di Pemerintah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Kami setiap tahun melakukan rapat besar dengan FGD. Pastinya dari lintas sektor sudah mempunyai perencanaan terkait dengan UMKM yang dilakukan pendampingan,” jelasnya.

“Untuk 2022, kami memang melakukan pendampingan untuk UMKM pangan olahan sebanyak 100 sarana,” imbuh Trikora.

Exit mobile version