Stok Masih Aman, Perpadi Minta Beras Impor Jangan Masuk Sragen. Usul HPP Dinaikkan Rp 8.800

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM –
Persatuan Pengusaha Penggilingan Beras dan Padi (Perpadi) Sragen meminta agar beras impor yang sudah tiba dari luar negeri, tidak sampai masuk ke Sragen.

Sebab ketersediaan beras untuk lokal Sragen dipastikan masih memadai sampai panen raya nanti.

Kehadiran beras impor dikhawatirkan justru akan berimbas menurunkan harga panenan di tingkat petani.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Perpadi Kabupaten Sragen, Widyastuti kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Rabu (21/12/2022).

“Adanya beras impor itu memang sudah membuat situasi di bawah agak terimbas. Meski itu beras untuk stok cadangan pemerintah, kami berharap jangan sampai beras impor masuk ke daerah, terutama Sragen. Sebab Sragen adalah lumbung dan ketersediaan stok di Sragen juga masih cukup,” paparnya.

Pengusaha beras yang akrab disapa Wiwit itu menjelaskan jika masuk ke daerah, beras impor dikhawatirkan akan menurunkan harga beras dan gabah di tingkat petani.

Padahal, petani selama ini sudah banyak dibebani dengan mahalnya biaya produksi dan pupuk namun harga sering anjlok saat panen.

“Makanya kami minta beras impor jangan masuk Sragen. Stok masih cukup meski tidak banyak. Karena musim panen kemarin produksi agak menurun karena serangan hama kerdil dan faktor lain,” urainya.

Pengusaha asal Sambungmacan itu tak menampik kondisi perberasan saat ini memang menghadirkan situasi dilematis.

Di satu sisi, ancaman krisis pangan global dan klaim menipisnya stok canangan beras pemerintah (CBP) memang membuat impor menjadi opsi yang harus dilakukan.

Tingginya harga beras di pasaran saat ini juga rentan memicu inflasi jika tidak dikendalikan.

Di sisi lain, kebijakan impor beras juga akan berimbas buruk bagi petani karena otomatis akan menurunkan harga jual saat panen.

“Ini memang situasi yang sangat sulit. Harga beras memang sempat tinggi menembus angka Rp 9.600 padahal biasanya Rp 9.400. Harga gabah sampai Rp 6.200 GKP. Sementara harga pembelian pemerintah (HPP) beras hanya Rp 8.300, sehingga Bulog kemarin juga nggak bisa menyerap. Pengusaha yang bermitra ke Bulog, juga susah tidak dapat barang karena HPP nggak nuntut,” paparnya.

Karenanya, pihaknya mengusulkan agar pemerintah bisa menaikkan HPP gabah dan beras.

Menurutnya, jika masih bertahan dengan HPP Rp 8.300 kg untuk beras dan Rp 4.200 gabah, maka Bulog tidak akan bisa memiliki stok karena kesulitan menyerap gabah ke petani.

Sebab harga gabah dan beras di pasaran saat ini sudah cukup tinggi. Ia sempat memberikan usulan ke pihak Dirut Bulog dan Kementan agar HPP beras bisa dinaikkan dari Rp 8.300 menjadi Rp 8.800 atau mendekati Rp 9.000.

Kemudian kenaikan HPP harus disertai fleksibilitas dan batasan waktu. Misalnya dengan HPP mendekati harga pasaran, Bulog bisa melakukan penyerapan dengan penerapan fleksibilitas tertentu misalnya waktunya hanya 6 bulan.

“Bulog harus peka. Kalo harga pasaran tinggi, ya harus ada fleksibilitas. Misalnya harga beras di pasaran Rp 9.500, minimal Bulog membeli Rp 9.200. Selisihnya jangan jauh banget. Minimal selisih Rp 300, sehingga masih bisa menyerap,” jelas Wiwit.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng, Sriyanto Saputro juga menolak keras impor beras yang dilakukan pemerintah.

Selain dinilai belum mendesak, kebijakan mendatangkan beras dari luar dinilai hanya akan menjatuhkan harga panen petani.

Karenanya ia menolak keras impor beras dan jika nekat maka jangan sampai masuk ke Jateng serta Sragen.

“Kami Wakil Ketua Komisi C dari partai Gerindra konsisten bahwa impor beras sebaiknya kita tolak. Karena apa, masyarakat kita khususnya Sragen selalu melimpah produksi berasnya. Kalau panen raya bahkan harga malah selalu anjlok. Mengapa masih mau impor,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM . Wardoyo