WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ada prediksi bahwa puncak musim hujan terjadi pada Januari-Februari 2023.
Masyarakat diminta mewaspadai adanya potensi gelombang tinggi dan angin kencang pada bulan bulan tersebut.
Prediksi puncak musim hujan terjadi pada Januari-Februari 2023 diungkapkan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. Namun prediksi puncak musim hujan pada Januari-Februari 2023 berlaku untuk wilayah Jateng.
Baru baru ini, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan, puncak musim hujan di Provinsi Jawa Tengah akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari 2023. Selain hujan, wilayah Jateng juga berpotensi mengalami gelombang tinggi dan angin.
Sementara itu, terkait potensi hujan lebat, Sejak Minggu (1/1), BNPB bersama BMKG telah mengoperasikan 1 pesawat Casa TNI untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di wilayah Jawa Tengah.
Dengan dilakukannya TMC, upaya ini diharapkan dapat mengurangi intensitas hujan yang turun.
“Garam akan ditabur di atas Laut jawa sehingga awan-awan dipaksa “menurunkan” hujannya sebelum memasuki wilayah Jawa Tengah. Kita memang tidak bisa mencegah, namun harapannya dapat mengurangi intensitas hujan yang tadinya lebat menjadi sedang, dan sedang menjadi ringan,” jelas Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.
Kepala BNPB Letjen Suharyanto memberikan bantuan dana siap pakai (DSP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penanganan darurat bencana banjir yang melanda wilayahnya. Total bantuan sebesar Rp4,25 miliar.
Bantuan untuk penanganan darurar ini diberikan kepada 13 wilayah administrasi tingkat kabupaten dan kota, dengan total Rp3,25 miliar. Masing-masing wilayah mendapatkan bantuan sebesar Rp250 juta. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan bantuan sebesar Rp1 miliar. Bantuan tersebut untuk mendukung operasional penanganan darurat di wilayah terdampak di Jawa Tengah.
Dalam kesempatan yang sama, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dengan total senilai Rp1,5 miliar kepada wilayah terdampak, dengan rincian Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes masing-masing Rp100 juta. Selanjutnya masing-masing Rp150 juta untuk Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Terakhir sebesar Rp200 juta untuk Kota Semarang yang memiliki dampak paling luas.
Kepala BNPB Letjen Suharyanto kembali mengingatkan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dipenuhi pemerintah, masyarakat yang sudah menderita harus segera kita penuhi kebutuhan dasarnya,” tegas Kepala BNPB Letjen Suharyanto.
Kepala BNPB Letjen Suharyanto juga meminta kepada Pemerintah Provini Jawa Tengah untuk menjadikan kejadian bencana kali ini sebagai momentum untuk melakukan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik.
“Setelah masa tanggap darurat ini selesai, kepala daerah segera susun kebutuhan prioritas untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, apa yang mau dibangun, apa yang diperlukan sehingga ketika terjadi lagi hujan dengan intensitas tinggi di masa mendatang, kejadian seperti ini tidak akan terulang,” tandas Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Aris Arianto
