JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – PDIP masih merasa yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan reshuffle kabinet.
Reshuffle itu, menurut Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat bahkan merupakan sebuah keniscayaan.
Dalam penilaian Djarot, dalam jangka waktu tertentu Jokowi akan segera melakukan reshuffle kabinet.
“Pak Jokowi sudah memberi sinyal, reshuffle itu pasti akan dilakukan, pasti. Apakah akan jangka waktu dekat, atau dua sampai tiga bulan menurut Pak Jokowi, tunggu waktunya. Tunggu saja kan begitu, tapi pasti,” kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).
Djarot menjelaskan, menteri sebagai pembantu presiden mesti solid dan loyal kepada Presiden. Menteri juga harus tegak lurus terhadap keputusan yang dibuat RI 1.
Dia menyebut, Jokowi ingin meletakkan dasar-dasar pembangunan Indonesia ke depan. Sehingga, program kerja yang sudah dikerjakan Jokowi bisa dilanjutkan oleh penerusnya.
“Maka sekarang Pak Jokowi mempunyai tugas, tanggung jawab, untuk menuntaskan berbaga program-program strategis dan ini pasti dibantu oleh menteri,” kata Djarot.
Sebagai anggota DPR Komisi IV, Djarot menilai kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar patut dievaluasi.
Kedua menteri tersebut berasal dari Partai NasDem. Adapun usulan reshuffle terhadap menteri NasDem ini disebut-sebut berhubungan dengan pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.
Djarot mencontohkan, kinerja Menteri Syahrul yang belum membawa Indonesia swasembada pangan. Alih-alih berdikari, dia menyebut harga beras naik. Ditambah lagi, beras impor juga baru datang sebanyak 500.000 ton.
“Padahal prinsipnya Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan,” ujar dia.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Ia hakulyakin Jokowi akan mengkalkulasi dengan matang sebelum mengocok ulang menterinya.
“Reshuffle tidak mungkin dijalankan tanpa kehendak Presiden. Presiden kan memiliki kalkulasi matang terkait hal tersebut,” kata Hasto.
Bertolak dari penilaian Djarot, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menilai kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar berjalan baik-baik saja.
Kedua menteri tersebut merupakan kader NasDem yang mendapatkan catatan evaluasi dari mitra kerjanya, yakni Komisi IV DPR.
Adapun sorotan terhadap Menteri Syahrul, misalnya, ihwal impor beras besar-besaran belakangan ini. Menurut Ali, isu impor besar-besaran ini terlalu berlebihan.
“Setahu saya sih tidak ada hal yang membuat permasalahan. Justru, impor beras ini di Komisi VI. Pertanyaannya, impor beras ini untuk memenuhi kebutuhan pasokan atau karena faktor bisnis?” kata Ali kepada Tempo, Selasa (27/12/2022).
Padahal, kata Ali, hasil produksi beras surplus. Namun, ada rencana impor hingga 500.000 ton hingga awal 2023.
“Setahu saya kebutuhan beras cukup berlimpah, tapi kemudian ada impor 500.000 ton. Ini jadi perdebatan,” ujar Ali.
Di sisi lain, catatan terhadap Menteri Siti dari Komisi IV di antaranya ihwal kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kementerian LHK dinilai perlu membentuk panitia kerja (panja) untuk menangani hal tersebut.
Ali menjelaskan, usulan pembentukan panja ini merupakan hal normal. Dia menyebut dalam tiap rapat antara Komisi IV dengan Kementerian LHK semuanya baik-baik saja dan tidak ada perdebatan.
“Ini dilakukan panja bersama untuk mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang nakal. Menurut laporan dari anggota komisi saya ke DPP, kemarin masih adem-adem aja, semua baik-baik aja,” kata dia.
Kendati demikian Ali mengingatkan bahwa evaluasi menteri berada di tangan Presiden Jokowi. Di tengah isu reshuffle kabinet yang meruak, menteri dari Partai NasDem disebut-sebut sedang menjadi sasaran reshuffle.
“Evaluasi itu dari Presiden. Apalagi kalau ada partai yang ingin meminta NasDem dikeluarkan, mengincar kursi yang diduduki NasDem, itu hal yang menjadi kewenangan Presiden,” ujarnya.
