Resmikan Jalan Tani di Sukodono, Mbak Luluk Kecam Impor Beras Banyak Ditunggangi Mafia

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM –  Luluk Nur Hamidah membersamai petani dalam Peresmian Jalan Usaha Tani, yang berlangsung pada hari Minggu (8/1/2023) di Dusun Majenang, Desa Majenang, Kecamatan  Sukodono,  Kabupaten Sragen.

Jalan Usaha Tani (JUT) dikelola Tani Lestari Makmur.  Jalan tersebut merupakan bantuan dari Kementrian Pertanian yang disampaikan lewat Aspirasi dari Luluk Nur Hamidah sebagai wujud untuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerah Sukodono, Khususnya Desa Majenang.

Mbak Luluk, sapaan akrab politisi perempuan tersebut, juga memberikan pengarahan pada petani untuk lebih giat dalam meningkatkan pertanian lewat sejumlah inovasi di bidang sistem pertanian.

Hal itu menjadi penting untuk menyesuaikan dengan kondisi pertanian global. Hari ini pertanian menjadi sandaran penting bagi kedaulatan pangan nasional.

Apabila pertanian mengalami defisit, maka krisis pangan tidak bisa dihindari. Hal ini berkorelasi dengan kondisi krisis yang lebih konpleks.

Anggoya Komisi IV DPR RI tersebut, juga menyampaikan bahwa hal yang mengancam stabilitas pertanian nasional adalah banyaknya beras impor yang dimasukkan ke dalam negeri. Kondisi demikian membuat produksi pangan dalam negeri akan terancam.

“Impor beras harus dihentikan karena akan mematikan petani. Beras impor itu berbahaya bagi petani karena mudah rusak. Kalau sudah rusak gak bisa dipakai,” tegasnya.

Mulusnya agenda impor beras dikarenakan permainan mafia (para pemburu rente) di sektor pangan.

“Beras impor banyak mafianya,” tegasnya.

Selain itu, Luluk Nur Hamidah juga memberikan penekanan pentingnya data produksi. Data menjadi landasan utama untuk melihat progress sektor pertanian nasional. Sebab dengan begitu petani bisa meminimalisir intervensi mafia dalam sektor pangan.

“Pasokan pangan kita cukup dan data pangan kita harus lengkap. Karena di internal kementerian data tentang pangan tidak sama. Data produksi, data gabah ada berapa nyebarnya di mana saja.” Tegasnya.

Dia juga menambahkan semua harus dihitung agar impor beras tidak berlebihan. Dan petani tetap surplus di tiap masa panen.

Sebagai DPR RI dia menyampaikan dengan lugas.

“Kita bisa berbicara kebenaran karena kita mewakili petani. Setiap kebijakan punya konsekuensi yang harus dihitung bersama,” ujarnya. Puspo Wardoyo