JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM –– Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengkritik sejumlah pejabat pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kritikan itu terkait komunitas Belasting Rijder yang diisi pejabat-pejabat pajak Kemenkeu, Sri meminta agar komunitas itu dibubarkan.
Untuk diketahui, Komunitas Belasting Rijder merupakan klub moter gede (Moge) yang anggotanya banyak dari pejabat-pejabat pajak Kemenkeu.
Setelah Sri Mulyani melontarkan kritikan tersebut, mendadak banyak moge bekas yang dijual di platform jual beli online atau marketplace. Sayangnya tidak diketahui siapa yang memasarkan moge bekas ini, dan apakah ada sangkut pautnya dengan para pejabat pajak ini atau tidak.
Berdasarkan pantauan Tempo hari ini, Selasa, 28 Februari 2023, di situs OLX, ada yang menjual Harley-Davidson dengan harga bekasnya mencapai Rp 625 juta. Kemudian juga ada Harley-Davidson Roadking Police 2013 yang dijual Rp 620 juta.
Ada juga yang menjual Harley-Davidson Fat Boy 114 keluaran 2020 dengan banderol Rp 725 juta, juga Harley-Davidson Ultra Limited tahun 2012 yang dijual Rp 520 juta. Lalu ada Harley-Davidson 48 Sportster 2014, hingga Harley-Davidson Ultra Limited 2020 senilai Rp 625 juta.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara atas viralnya adalah salah satu aktivitas anak buahnya, Direktur Jendral Pajak Suryo Utomo. Hal ini karena Suryo Utomo tertangkap kamera sedang mengendarai motor gede atau moge bersama komunitas yang berisi beberapa pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Buntut peristiwa itu, Sri Mulyani meminta, Suryo Utomo segera mengumumkan kepada masyarakat mengenai jumlah harta kekayaan dan sumbernya.
“Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat/publik mengenai jumlah harta kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN,” kata Sri Mulyani.
Selanjutnya, Sri Mulyani juga meminta agar klub moge motor Belasting Rijder DJP dibubarkan karena menimbulkan persepsi negatif dan penolakan masyarakat mengenai kehidupan pejabat dan pegawai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan.
“Mengendarai dan memamerkan moge bagi pejabat/pegawai pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik. Ini mencederai kepercayaan masyarakat,” katanya.
