SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sukses menggelar seminar Forum Literasi Demokrasi, Demokrasi Damai di Era Digital di gedung FISIP Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Rabu (22/2/2023).
Seminar yang diinisiasi oleh Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkomnfo tersebut diikuti 250 peserta.
Tiga orang narasumber dihadirkan, yakni Dekan FISIP UNS, Prof. Dr. Ismi Astuti Nurhaeini, M.Si, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas, Kesbangpol Surakarta, Sri Lestari dan Pemred Fokusjateng.com, Emmanuel Didik Kartika Putra.
Kegiatan diawali dengan sambutan Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang diwakili oleh Wakil Rektor Riset dan Inovasi UNS, Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T.
Prof. Kuncoro mengatakan, melalui kegiatan forum literasi demokrasi tersebut, pihaknya menekankan pentingnya toleransi untuk diterapkan pada seluruh kalangan di era digital.
Sebab menurutnya, keragaman multidimensi akan terasa indah jika diiringi dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada.
“Di atas kertas iklim toleransi di Indonesia tercatat baik, meski demikian sejumlah indikator masih membutuhkan akserlasi perbaikan,” ujarnya, seperti dikutip dalam rilisnya ke Joglosemarnews.
Salah satunya, jelas Prof. Kuncoro, adalah kecakapan menggunakan teknologi digital. Masih banyak masyarakat pengguna internet yang hanya mampu menerima informasi tanpa memiliki kemampuan memahami dan mengelola informasi tersebut dengan baik.
“Sehingga dampaknya adalah banyak di antara mereka terpapar oleh informasi yang tidak benar atau bahkan bisa jadi menyesatkan,” papar Prof. Kuncoro.
Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Usman Kansong menjelaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2022 berada dalam posisi stagnan.
Ia mencontohkan, Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2022 meraih skor 6,71 pada Indeks Demokrasi Global. Untuk diketahui, skor ini sama dengan tahun skor tahun 2021 lalu.
“Karena itu disebut stagnan, walaupun ada juga yang mengatakan bahwa demokrasi kita mengalami kemunduran, banyak buku yang membahas itu,” kata Usman Kansong.
Dikatakan, pengukuran yang dilakukan oleh the Economist Intelligence Unit (EIU), demokrasi Indonesia tergolong demokrasi yang cacat atau belum sempurna (flawed democracy).
Bahkan, di kawasan Asia Tenggara saja, tahun lalu Indonesia kalah dari Malaysia, Timor Leste dan Filipina, meskipun negara-negara sahabat ini masih tergolong demokrasi yang cacat juga.
Oleh karena itu, lanjut Usman Kansong, literasi digital menjadi penting sehingga menjadi tugas Kemenkominfo untuk melakukan literasi digital.
“Jadi kita punya nama program literasi digital, ini sebuah langkah di hulu, langkah ini kita sebut preventif edukatif di media sosial. Di mana Kominfo mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan disinformasi,” papar Dirjen IKP Kominfo.
Sesuai tema yang diangkat, pada seminar kali ini para narasumber menjelaskan bagaimana meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mewujudkan demokrasi yang damai dan berkualitas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mendorong sikap bijaksana menggunakan teknologi informasi demi meningkatkan kualitas demokrasi.
Sedangkan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UNS, Prof. Ismi Astuti mengatakan, demokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
Ia menyebutkan demokrasi dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, dan empat kategori itu tergantung pada seberapa jauh pemerintah kita memenuhi standar-standar yang ditentukan.
“Empat kategori itu yang pertama demokrasi penuh, kedua demokrasi belum sempurna, ketiga rezim hybird dan ke empat kita sebut rezim otoritarian,” papar Prof. Ismi.
Era digital, dikatakan Ismi, menyediakan begitu banyak kemudahan akses informasi. Karena itu perlu dipastikan masyarakat memiliki literasi dalam menggunakan teknologi media digital yang ada.
Sedangkan dari sisi jurnalistik, Pemred Fokusjateng.com, E. Didik Kartika lebih mengupas dari sudut pandang ‘Jurnalisme Damai untuk Menjawab Isu Konflik dan Persepsi Publik’.
Mengutip Jake Lynch dan Annabel McGoldrick, Didik mengatakan, jurnalisme damai terwujud ketika para redaktur dan reporter menetapkan ‘pilihan-pilihan bersifat damai’ tentang berita apa yang akan dilaporkan dan bagaimana cara melaporkannya.
“Yang dimaksud dengan ‘bersifat damai’ adalah bentuk pemberitaan, yang menciptakan peluang bagi sebagian besar masyarakat, untuk mempertimbangkan dan menghargai tanggapan tanpa kekerasan terhadap konflik bersangkutan,” papar E. Didik Kartika.
Sementara itu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas, Kesbangpol Surakarta, Sri Lestari menerangkan, teknologi informasi dan komunikasi seperti platform media sosial, harus ditempatkan sebagai fasilitator kebudayaan baru.
Pasalnya, media sosial menjadi kekuatan baru yang sangat digandrungi generasi Z di Indonesia jika dibandingkan media konvensional.
“Medsos memiliki potensi yang lebih besar dalam produksi dan persebaran informasi secara lebih cepat,” pungkasnya. Suhamdani
