SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus meningkatkan jumlah kepesertaan dari sektor informal.
Pasalnya, sampai dengan saat ini peserta BPJS Ketenagakerjaan dari sektor informal baru 10 persen dari total peserta.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo menyampaikan masih sedikitnya jumlah peserta informal karena mereka menganggap peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya pekerja kantoran.
“Maka kita mendorong peserta informal UMKM, ojek online, petani, nelayan, mereka bergabung. Karena tadinya mereka tidak tahu. Mereka pikir BPJS Ketenagakerjaan hanya untuk pekerja kantoran. Padahal tidak,” kata Anggoro dalam peresmian ruang layanan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Solo, Jawa Tengah, Rabu (22/02/2023).
Berdasarkan angka nasional, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 36 juta. Dari jumlah tersebut 8 juta di antaranya merupakan peserta dari informal.
Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong agar pekerja informal bisa bergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Pak Presiden menargetkan tahun 2026 ada 27 juta pekerja terlindungi,” ujarnya.
Sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah peserta informal agar bergabung BPJS Ketenagakerjaan, pihaknya meningkatkan pelayanan salah satu di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Solo.
“Wajah baru ini supaya mereka lebih nyaman. Selama ini kita tidak hanya fisik gedung yang kita perbaiki. Tapi juga pelayanan kita perbaiki,” katanya.
Anggoro menyebut sekarang pelayanan klaim sebagian besar sudah dilakukan melalui aplikasi mobil. Sedangkan sisanya ke kantor cabang.
Maka dari itu, untuk memberikan pelayanan yang baik sehingga perlu perbaikan pelayanan di kantor cabang.
“Sehingga sekarang klaim sebagian sudah datang melalui mobile aplikasi 80 persen sisanya ke cabang. Justru semakin sedikitnya ke cabang ini kita rapikan supaya mereka lebih nyaman datang ke cabang,” tandasnya.
Sementara itu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan terus mendorong agar pekerja informal di Solo dapat bergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Baik di lingkungan pemerintah kota, BUMD maupun swasta.
“Belum maksimal. Kami dorong tempat-tempat kami terutama BUMD dan sekali lagi ini PR kita bersama,” tegasnya. Ando