PKS Minta Kebijakan Kenaikan PBB Dicabut!

“Sehingga tidak hanya didasarkan pada Keputusan Walikota yang secara sepihak menaikan tarif NJOP,” terangnya.

Terkait hal itu, DPD PKS Solo melalui Fraksi PKS di DPRD Solo akan terus secara aktif menyerap aspirasi dari masyarakat dan memperjuangkan Peraturan Daerah yang menetapkan tarif PBB – P2 yang tidak membebani masyarakat Kota Surakarta yang baru bangkit dari masa pandemi.

“Karena seperti diketahui keputusan wali kota ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Kota Solo lantaran dinilai membebani masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari bencana Pandemi covid-19,” tukasnya. Prihatsari