Tolak Kenaikan Biaya Haji, Anggota Komisi VIII DPR RI, Paryono Usulkan Indeks Maksimal Rp 75 Juta Saja

KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Di tengah alotnya pembahasan tentang biaya haji, Anggota Komisi VIII DPR-RI Paryono SH MH secara tegas menolak usulan pemerintah menaikkan biaya haji menjadi Rp 98 juta.

Paryono justru mengusulkan agar biaya haji maksimal Rp 75 juta saja, dengan perincian Jamaah Calon Haji (JCH) hanya membayar maksimal Rp 50 juta per orang dan sisanya ditanggung oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Alasan Paryono adalah masih banyak celah efisiensi yang bisa dilakukan oleh panitia haji yakni mulai dari komponen biaya catering, komponen waktu lamanya haji bisa dipangkas menjadi 35 hari saja sehingga JCH bisa segera pulang tanpa harus antre lama menunggu penerbangan pesawat.

Selama ini kepulangan haji sangat boros karena JCH harus menunggu lama karena kuota penerbangan hanya 13 kali per hari sehingga JHC harus stay (menginap) lama dan secara otomatis menambah pengeluaran anggaran.

Belum lagi, masih bisa dilakukan efisiensi pada komponen biaya hotel dan akomodasi.

“Kami sudah meminta kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk melakukan evaluasi total agar jangan menaikkan. Biaya haji sangat tinggi karena sangat memberatkan JHC,” ungkap Anggota Komisi VIII DPR-RI Paryono SH MH kepada JOGLOSEMARNEWS.COM .

Menurut Paryono, angka ideal biaya haji maksimal Rp 75 juta saja, dan itupun harus dipikirkan agar JCH hanya membayar maksimal Rp 50 juta per orang, sementara sisanya ditanggung BPKH melalui dari hasil manfaat.

“Usulan kami kalau bisa JCH membayar tidak sampai Rp 50 juta per orang sehingga BPKH menanggung lebih dari Rp 25 juta per orang maka Kemenag perlu memikirkannya,” tandas Paryono.

Untuk itulah Paryono meminta Kemenag harus melakukan upaya negosiasi dengan Kerajaan Arab Saudi tentang empat komponen haji tersebut agar selanjutnya bisa dilakukan evaluasi dan efisiensi.

Paryono mencontohkan tentang kuota penerbangan selama ini sebanyak 13 kali per hari, maka Dia mengusulkan penambahan penerbangan menjadi minimal sebanyak 15 kali per hari agar kepulangan haji cepat terlayani tanpa harus menunggu lama di Arab Saudi.

Adapun untuk efisiensi komponen catering dijelaskan selain harganya terlalu tinggi, banyak JCH yang membawa bekal dari Indonesia dan banyak pula yang membeli sendiri alias tidak makam jatah catering.

“Yang kami khawatirkan jangka panjang adalah  jika tidak segera dilakukan efisiensi maka dana biaya haji milik JCH  untuk antrean tahun berikutnya bisa tergerus habis karena inflasi internal berupa tingginya kenaikan biaya haji yang terus mengalami kenaikan sesuai tahun berjalan,” jelas Paryono.

Padahal lanjut Paryono, anggaran yang diajukan Kemenag untuk penyelenggaraan haji berkisar Rp 20 triliun per tahun. Andaikata dapat dilakukan efisiensi sebesar Rp 15 triliun saja, maka bisa dihemat Rp 5 tiliun per tahun.

“Kami terus  berjuang dan mengajak Kemenag  untuk menentukan harga yang tepat agar JCH tidak terlalu berat,” pungkasnya. Beni Indra