Anies Tuduh Ada Menko Terang-terangan Mau Ubah Konstitusi, Airlangga: Menko Ada 4

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pidato Anies Baswedan dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis (16/3/2023) memicu reaksi dari sebagian kalangan.

Pada saat itu, Anies dalam pidatonya menyebut ada Menteri Koordinator (Menko) yang terang-terangan mau mengubah konstitusi.

Terhadap dugaan itu, Airlangga Hartarto yang kebetulan Ketum Partai Golkar dan Menko Perekonomian melontarkan tanggapannya.

Ditemui wartawan saat keluar dari kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar di Jakarta Barat, Minggu (19/3/2023), Airlangga hanya menjawab singkat.

“Menko ada empat,” kata Airlangga usai menghadiri acara pengarahan kepada para Fungsionaris dan Bakal Calon Legislatif tingkat pusat.

Diketahui, Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki empat Menko, yakni Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md; Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Sedangkan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengatakan hanya MPR RI yang bisa mengubah konstitusi UUD 1945.

“Sesuai UUD, yang bisa mengubah ya MPR,” kata Wakil Ketua Umum Golkar yang biasa disapa Bamsoet ini.

Awal mulanya, Anies mengatakan tantangan dan dinamika untuk mengembalikan spirit dan nilai bangsa Indonesia begitu besar. Menurut Anies, hal itu tercermin dari perasaan banyak orang mengenai kualitas demokrasi.

Anies mengaku kerap mendapatkan banyak pertanyaan ihwal kualitas demokrasi di Indonesia saat ini. Alih-alih menyinggung kualitas demokrasi yang menurun, Anies menyebut adanya orang-orang yang tidak berkomitmen terhadap demokrasi lah yang saat ini lebih berani mengungkapkan pikirannya.

Anies bercerita, dirinya tidak pernah membayangkan ada petinggi yang terang-terangan mengajak mengubah konstitusi. Toh kalaupun ada gagasan itu, kata dia, maka biasanya dilakukan dalam forum-forum tertutup.

 

Ia mengaku tidak pernah membayangkan seorang Menteri Koordinator membicarakan ihwal gagasan mengubah konstitusi. Menurut Anies, orang-orang yang tidak komit pada demokrasi inilah yang mesti dilawan.

 

“Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung,” kata Anies.

Anies menjelaskan, yang dilawan bukanlah orangnya. Ia menyebut perlawanan mesti dilakukan terhadap wacana mengubah konstitusi itu demi menyelamatkan semangat reformasi. “Karena kalau tidak, maka (semangat reformasi) akan rusak,” ujar Anies.

Isu akan adanya Amandemen UUD 1945 sempat mencuat setelah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim adanya desakan dari masyarakat untuk menunda Pemilu 2024. Penundaan pemilu hanya bisa dilakukan jika UUD 1945 diubah. Karena, Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyebutkan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Anies Baswedan sendiri calon presiden yang dipastikan bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Anies telah mengantongi dukungan dari Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang membentuk Koalisi Perubahan.