BATAM, JOGLOSEMARNEWS.COM – Di tengah isu gaya hidup mewah para pejabat Pajak yang sedang menjadi sorotan, terungkap fakta adanya industri yang menguasai separuh dari total kebun sawit di Indonesia yang tidak membayar pajak.
Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Ia menyampaikan hal itu saat meresmikan perusahaan daur ulang sampah plastik di Batam, Kamis (9/3/2023) lalu.
“Palm oil ini, pengalaman kita sekarang, kita ternyata menemukan yang bayar pajak di palm oil baru 7,5 juta hektare, mudah-mudahan 7,5 juta hektare itu benar,” ujar Luhut dalam sambutannya di acara tersebut.
Luhut juga mengungkapkan, semula diketahui total luas kebun sawit Indonesia sebesar 14,7 juta hektare. Namun setelah dilakukan audit, ternyata luas total sawit Indonesia mencapai 20,4 juta hektare.
“Dari yang katanya 14,7 juta hektare, dan setelah kita audit ternyata 20,4 juta hektare,” katanya.
Ia melanjutkan, negara Indonesia memang kaya sumber daya alam, tetapi tidak dikelola dengan baik.
“Anda bisa bayangkan negeri kita sangat kaya, tetapi tidak pernah kita manage secara baik. Sekarang melalui perintah presiden, kita lakukan itu semua,” kata Luhut.
Luhut pun merujuk pada data luasan sawit Indonesia yang dikeluarkan beberapa intansi pemerintah ataupun swasta berbeda-beda pada beberapa tahun belakangan ini, mulai dari 15 juta hektare, 16 juta hektare.
Oleh sebab itu, sejak akhir Oktober 2022 lalu, Luhut memerintahkan untuk audit perkebun sawit usai kisruh harga minyak goreng sawit berbahan sawit yang melonjak.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada pertengahan tahun lalu juga mempersoalkan tidak sinkronnya data antarlembaga dan kementerian soal sawit, khususnya industri sawit dan turunannya.
“Sampai saat ini tidak ada satu instansi pun yang punya data itu. Ada yang punya data 2010, ada yang punya data 2009 dan tidak ada data yang sama. Semua dari Kementerian dan daerah, enggak sama,” ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh di Grand Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Kamis (7/7/2022).
BPKP sedang mendahulukan data mengenai penyelesaian keuangan negara untuk mendukung audit perusahaan sawit. Ateh mengatakan akan memetakan semua data yang dihimpun. Ia mengimbau kepada para instansi terkait industri sawit agar segera mengumpulkan data kepada para auditor BPKP. Ia bahkan mengaku timnya siap melayani hingga malam hari.
