BOYOLALI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Kucuran dana APBD bagi pendidik PAUD di Boyolali ternyata belum merata. Bantuan tersebut baru mencakup 20 persen dari seluruh tenaga pendidik.
Hal itu diungkap dalam acara halal bihalal Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (Himpaudi) Boyolali di gedung IPHI Ampel, Rabu (10/5/2023). Hadir dalam acara tersebut, Keua DPRD Marsono dan Wabup Wahyu Irawan.
Panitia halal bihalal, Kuncoro menjelaskan, belum semua guru PAUD menerima kucuran dana APBD. Dari 840 guru PAUD yang telah diajukan, baru 20 persen menerima bantuan tersebut dengan besaran sekitar Rp 1,5 juta per tahun.
“Sehingga disepakati, dana diterimakan secara bergilir. Jadi yang tahun ini menerima maka tahun depan ganti yang lain. Tapi memang ada beberapa guru yang mendapat tambahan penghasilan dari APBDes,” katanya.
Ketua DPRD Boyolali, Marsono menyayangkan terjadinya kesenjangan diantara para pendidik. Terlebih sejak awal, pihaknya selalu mendorong adanya peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Meskipun hasilnya belum seperti yang diharapkan.
“Apalagi akhir akhir ini saya mendengar ada perlakuan berbeda, ada yang mendapat dan ada yang tidak mendapat dari APBD, sebabnya apa, coba nanti saya tanyakan,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.
Dijelaskan, beberapa tahun lalu, ada perhatian Pemkab Boyolali kepada Himpaudi. Dimana guru guru saat itu mendirikan sekolah pendidikan dini di desa- desa, tanpa mengambil iuran dari para siswa.
“Sehingga Pemkab Boyolali berpikir untuk memberikan perhatian dari APBD. Hanya saja, memang saat itu belum sebanyak seperti sekarang,” katanya.
Seiring perjalanan waktu, kemudian banyak berdiri TK dan PAUD yang tujuannya komersiil. Ketika sudah terjadi pergeseran ini, maka pemkab juga mempunyai kebijakan.
“Tapi kami akan berusaha untuk memberikan penghasilan tambahan dan itu akan kami koordinasikan dengan Bupati- Wakil Bupati,” lanjutnya.
Wakil Bupati Wahyu Irawan menambahkan, pihaknya berterimakasih kepada para guru PAUD yang telah bersabar dalam memberikan pendidikan dasar bagi anak didiknya. Terkait kesejahteraan para guru, pihaknya akan koordinasi dengan jajaran terkait.
“Nanti kami berkomunikasi dengan Bapermasdes, agar guru PAUD mendapatkan bantuan dari dana desa. Dimana dana desa bisa untuk penanganan pendidikan dan penanganan stunting.” Waskita