KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Di tengah semangat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bela-beli Karanganyar oleh DPRD setempat, muncul kabar tak sedap.
Yakni, para pelaku UMKM mengeluh produknya yang lolos disetor di pasar modern tidak laku karena barangnya ditaruh ditempat paling belakang.
Belum lagi, pelaku UMKM mengeluh kelangsungan pasokan barang terhambat karena barangnya dianggap tidak laku sehingga pasar modern enggan untuk memperpanjang kerja sama dengan produk milik pelaku UMKM.
Dengan begitu, birokrasi perizinan produk untuk bisa masuk pasar modern juga dipersulit.
Hal tersebut diungkapkan Koordinator Gerakan Bela-Beli Indonesia (GBBI) Soloraya Andri Budiono, yang mendapat banyak keluhan dari pelaku UMKM yang menjalin kerja sama dengan pasar modern.
“Iya memang klasik keluhannya yakni produk UMKM diterima guna memenuhi syarat saja bahwa pasar modern seolah-olah care terhadap produk lokal, tetapi setelah itu produk UMKM ditaruh di tempat tidak marketabel sehingga tidak laku,” ungkap Andri Budiono kepada JOGLOSEMARNEWS.COM .
Namun menurut Andri Budiono, sebenarnya pelaku UMKM tak perlu kecil hati dan jika perlu tidak terlalu bergantung produknya bisa masuk ke pasar modern jika endingnya produknya tidak laku.
Adapun solusinya lanjut Andri Budiono adalah perlunya revolusi kesadaran bersama bahwa gerakan Beli Beli produk Karanganyar harus makin digalakkan secara massif oleh semua warga masyarakat tanpa terkecuali serta peran Pemkab dan DPRD harus menjadi yang terdepan.
Dengan begitu lanjut Andri Budiono, komitmen DPRD dan Pemkab Karanganyar untuk mensukseskan Raperda Bela Beli produk Karanganyar harus terus disupport agar segera rampung.
“Ini sudah hukum alamiah dalam perdagangan yakni cara melawan kapitalis dimulai darimi kita sendiri untuk sadar bahwa jika semua pihak berkomitmen bangga dan membeli produk sendiri maka secara matematis akan menang karena tercipta multiplier effect perekonomian yang dahsyat,” tandas Andri Budiono.
Andri mencontohkan, di Karanganyar terdapat sekitar 400.000 KK maks jika diasumsikan kebutuhan belanja per KK sebesar Rp 2.000.000 / bulan maka perputaran uang di Karanganyar mencapai hampir Rp 1 triliun.
Dengan uang beredar Rp 1 triliun per bulan itu tentu berdampak luas terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto PDB per kapita.
Hanya saja selama ini warga masyarakat lupa tidak sadar bahwa jika gerakan Bela-Beli Karanganyar itu terwujud maks kemakmuran yang didapat.
“Sekarang ini kuncinya pada masing-masing warga Kabupaten Karanganyar apakah mau membeli produk milik tetanga teman dan warga Karanganyar atau justru masih bangga pergi ke pasar modern beli produk yang bukan milik warga Karanganyar,” tegas Andri Budiono.
Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Karanganyar Joko Pramono mengatakan pembahasan Raperda Bela-Beli Karanganyar terus dikebut.
“Secara skedul pembahasan Raperda tersebut berjalan terus,” ungkap Joko Pramono. Beni Indra
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
