KARANGANYAR, JOGLOSEMARNEWS.COM – Berkunjung di Kabupaten Karanganyar, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto SH mengingatkan ancaman krisis pangan yang bakal terjadi dalam kurun waktu tiga tahun lagi.
Bahkan ancaman tersebut bisa jadi maju, karena saat ini akan impor beras saja harus inden terlebih dulu.
Selain itu, mulai sekarang orientasi hasil panen beras bukan lagi dijual kepada tengkulak melainkan digunakan sendiri guna berjaga-jaga untuk menjaga kestabilan pangan keluarganya.
Meskipun di satu sisi harga gabah naik menjadi Rp 5.500 per Kg.
“Saat ini negara mau impor beras dari India, Thailand serta Vietnam harus inden karena negara tujuan impor juga menyimpan beras untuk kebutuhannya sendiri,” ungkap Ketua DPRD Jateng Sumanto SH di sela acara sosialisasi beberapa Perda dan non perda di Jateng di Karanganyar, Jumat (11/8/2023).
Untuk itulah Sumanto SH mengajak warga masyarakat mulai berhemat dan menampung beras untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Adapun cara berhemat adalah jika panen besar sebaiknya disimpan untuk kebutuhan sendiri.
Apalagi lanjut Sumanto SH, terjadinya anomali cuaca yakni dampak Elnino menjadi sebab panjangnya kekeringan di berbagai daerah.
Elnino sangat mengancam, kelangsungan musim tanam padi terganggu karena kesulitan air sehingga berdampak terhadap panen.
“Kami ingatkan potensi krisis pangan itu maka seluruh petani di Jateng sebaiknya mulai waspada dan sekaligus mulai mengubah ketergantungan terhadap pupuk urea dan kembali pada pupuk kandang,” tandas Sumanto.
Pasalnya, selain urea semakin langka juga lebih irit biaya dengan pupuk kandang.
Dijelaskan Sumanto sebenarnya dahulu kala pola bertani menggunakan sistem organik pertanian terintegrasi berbasis pupuk kandang.
Namun mulai tahun 1970 pola bertani bergeser mengenal pupuk urea hingga sekarang menjadi ketergantungan. Sementara saat ini persediaan pupuk urea hanya mampu mengcover 60% kebutuhan nasional.
“Ini problem sistemik pasca ketergantungan terhadap urea maka sekarang harus dikembalikan lagi pada sistem pertanian organik meski secara bertahap namun harus dimulai,” jelas Sumanto.
Adapun peran pemerintah daerah harus mendorong dilakukan penyuluhan intensif. Beni Indra
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
