SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM —Kongres Perempuan Nasional akan digelar di Semarang, Jawa Tengah pada 24-26 Agustus 2023 mendatang.
Menurut Ketua Kongres Perempuan Indonesia, Mila Karmilah, kegiatan kongres kali ini mengambil tema “Demokrasi & Kepemimpinan Perempuan, Menuju Satu Abad Indonesia”. Sejumlah tokoh perempuan akan menjadi pembicara pada kegiatan ini.
Dikatakan Mila, setelah 77 tahun Indonesia merdeka, terdapat sejumlah capaian penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
Capaian tersebut di antaranya kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen dan kelembagaan pemerintahan, lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), peningkatan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, penyelenggaraan layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan di seluruh provinsi dan kab/kota, penurunan angka buta aksara dan putus sekolah, penurunan angka kematian ibu, meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan tinggi, pekerjaan layak dan kesehatan reproduksi.
Kongres Wanita I (Pertama) telah dilaksanakan di Yogyakarta pada 1928, Kongres Wanita II (Kedua) 1935 dilaksanakan di Jakarta dan Kongres Wanita III (Ketiga) 1938 di Bandung.
Ditambahkannya, isu-isu kesenjangan/ketidakadilan yang dialami perempuan seperti seperti buta aksara, pendidikan rendah, kematian ibu melahirkan, pemaksaan perkawinan dan perkawinan anak, hak memilih dan dipilih, poligami dan kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan seksual telah disuarakan.
Perjuangan gerakan perempuan lintas suku, etnis, agama, profesi dan pilihan politik tak berhenti bahkan setelah reformasi 1998. Perubahan politik pemerintahan pasca reformasi yang lebih terbuka, desentralis, demokratis serta melindungi kebebasan bersuara dan berserikat telah melahirkan 3 (tiga) peluang yang melahirkan perubahan.
Pertama, peluang memperkuat konsolidasi agenda bersama gerakan perempuan, kedua peluang melahirkan kepemimpinan nasional dan daerah yang memiliki komitmen mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, dan ketiga peluang kerja kolaborasi dengan pemerintah, pemimpin nasional dan daerah serta dunia usaha dalam memajukan HAM perempuan.
Tahun 2024, Pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu serentak baik pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota legislatif/parlemen nasional, kepala daerah dan anggota legislatif/ parlemen daerah.
“Momentum ini harus digunakan untuk mempromosikan pentingnya visi dan agenda pembangunan pasca satu abad Indonesia merdeka serta kepemimpinan nasional dan daerah yang memiliki komitmen mengakhiri ketidakadilan gender di Indonesia. Perempuan dituntut kembali berjuang untuk pemenuhan hak-haknya,” ujarnya.
Jawa Tengah telah menginisasi menyelenggarakan kongres perempuan pada 2019. Ini menjadi tonggak bersejarah dalam memperkuat peran perempuan di Jawa Tengah maupun di Indonesia.
Kongres Perempuan Jawa Tengah merekomendasikan beberapa hal, yaitu: kasus kekerasan terhadap perempuan adalah masalah serius yang harus mendapat perhatian dari berbagai pihak baik pemerintah masyarakat dan stakeholder lainnya. Kekerasan terhadap perempuan mempunyai spektrum yang luas baik dari segi aktor maupun dari kondisi geografis wilayah.
Keterbatasan akses dan kontrol serta partisipasi perempuan terhadap sumber daya alam mengakibatkan perempuan menjadi kelompok paling miskin.
Terkait dengan kelembagaan dan kebijakan anggaran rekomendasinya adalah adanya reformasi kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan proses pemulihan seperti membangun sistem peradilan yang responsif terhadap korban serta mengalokasikan anggaran yang cukup bagi pemulihan korban sebagai konsekuensi kebijakan perlindungan terhadap perempuan.
“Kongres perempuan juga merekomendasikan hal-hal seperti pekerjaan yang layak bagi perempuan, ketahanan pangan, serta perempuan dan fundamentalisme agama yang berpotensi memecah bangsa,” tambahnya.
Berdasarkan hal itulah maka Kongres Perempuan Nasional sangat penting dan mendesak dilakukan untuk mengkonsolidasikan suara dan agenda bersama gerakan perempuan di berbagai sektor untuk memperkuat pelaksanaan janji konstitusi dalam visi pembangunan pasca satu abad Indonesia merdeka.
Acara ini akan mempromosikan kepemimpinan nasional dan daerah yang memiliki komitmen keadilan gender dalam Pemilu serentak 2024, serta menyiapkan perempuan-perempuan potensial agar memiliki kapasitas dalam pemerintahan dan menjadi aktor perubahan.
Kongres Perempuan Nasional akan diselenggarakan di Kampus UNDIP Semarang. Penyelenggara acara ini adalah gabungan dari berbagai organisasi antara lain Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Tengah, organisasi pemerintah, organisasi nonpemerintah, Darma Wanita Persatuan UNDIP, PKK Jawa Tengah, LRC-KJHAM, pusat studi wanita, akademisi, mahasiswa, dan lembaga lainnya bersatu padu bersinergi mewujudkan acara ini.
Kongres Perempuan Nasional bertujuan memberikan: 1) Rumusan dasar, strategi dan rencana tindak lanjut peran publik perempuan dalam 5 sektor isu pembangunan menuju satu abad Indonesia Emas; 2) Maklumat demokrasi dan kepemimpinan perempuan menuju satu abad Indonesia emas; dan 3) Rekomendasi pewujudan demokrasi dan kepemimpinan perempuan menuju satu abad Indonesia emas.
Kongres Nasional akan diikuti 1000 (seribu) peserta dari seluruh Indonesia, terdiri atas perwakilan:
- Pemerintah Pusat (Kementerian, Lembaga & DPR RI)
- Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi /Kab/Kota, DPRD)
- Partai Politik
- Pemerintah Desa (Kepala Desa, Perangkat dan BPD)
- Organisasi /komunitas perempuan akar rumput
- Organisasi sosial kemasyarakatan
- Aktivis /NGO
- Jurnalis
- Korporasi /swasta
- Mahasiswa
- Lembaga Negara/Lembaga Independen lainnya
Kongres ini akan dibuka dengan stadium general dengan tema dan narasumber:
- Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan (I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si -Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI)
- Perempuan dalam Kebudayaan (Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, M.A -Antropologi Hukum, Fakultas Antropologi Universitas Indonesia )
- Perempuan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan yang berkelanjutan (Dr. Susi Pudjiastuti-mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014-2019)
Moderator: Andy Yentriyani (Komnas Perempuan)
Tempat: Auditorium Prof. Soedharto UNDIP
Setelah pelaksanaan stadium general peserta akan dibagi ke dalam 5 (lima) tema utama, yaitu:
KOMISI I
Peluang dan Tantangan Kepemimpinan Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan dengan rencana pembicara:
- Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur)
- Hasyim Ashari, S.H, M.Si, PhD (Ketua KPU Pusat)
- Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H.( BAWASLU RI)
- Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M.Sos (Walikota Semarang)
Pimpinan Sidang/Pemandu Diskusi: Dr. Ida Budhiati, S.H., M.Hum.
Tempat: Auditorium FISIP, UNDIP
KOMISI II
Peluang dan Tantangan Kepemimpinan Perempuan dalam Mendorong dan Memperkuat Ketahanan Pangan dengan rencana pembicara:
- Hj. Siti Atikoh Supriyanti (Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Jawa Tengah)
- Prof. Dr. Ir. Florentina Kusmiyati, M.Sc (Dosen Fakultas Pertanian UNDIP)
- Lily Batara (Manager Program Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan )
- Dr. Phill. Dewi Candraningrum, M.Ed (UMS Surakarta)
Pimpinan Sidang/Pemandu Diskusi: Agus Gunawan Wibisono
Tempat: Auditorium FPP UNDIP
KOMISI III
Peluang dan Tantangan Kepemimpinan Perempuan untuk mewujudkan Kebijakan Adil Gender dan Anti Kekerasan tehadap Perempuan dengan rencana pembicara:
- Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.PA (Anggota Komisi IV DPR RI)
- Mieke Verawati Tangka (Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia)
- Hindun Anisah (Pimpinan Ponpes Hasyim Asy’ari)
- Angkie Yudistia (staf khusus Presiden RI)
Pimpinan Sidang/Pemandu Diskusi: Myra Diarsi, MA., Psikolog
Tempat: Ruang ICT Lt. 5 UNDIP
KOMISI IV
Peluang dan Tantangan Perempuan dalam Mewujudkan Energi Bersih serta Responsif pada Isu Lingkungan dengan rencana pembicara:
- Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S, M.M (Wakil Ketua Komisi X DPR RI)
- Delima Silalahi (Direktur Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat/KSPPM)
- Dosen sarjana dan Pasca Sarjana Departemen Antropologi UI
Pimpinan Sidang/Pemandu Diskusi: Dr. Mila Karmilah, ST.MT.
Tempat: Ruang Teater FISIP UNDIP
KOMISI V
Peluang dan Tantangan Perempuan dalam memperkuat/mewujudkan Kebudayaan dan Media yang Ramah Perempuan dengan rencana pembicara:
- Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M (Wakil Ketua MPR RI)
- GKR Hemas (DPD RI)
- Luviana Ariyanti (Pemred wwww.konde.co)
- EvryiRizqi Monarshi (Komisi Penyiaran Indonesia Pusat)
Pimpinan Sidang: Masruchah
Tempat: Auditorium Fakultas Teknik UNDIP
Kongres terbuka untuk seluruh perempuan di Indonesia. Pendaftaran dibuka sampai 13 Agustus 2023 melalui link pendaftaran bit.ly/kongresperempuan.*
(Ali)