BOYOLALI, JOGLOSEMARNEWS.COM — KPU dan Bawaslu Boyolali lega. Ya, Pemkab Boyolali telah menganggarkan bantuan hibah untuk kegiatan Pilkada 2024 mendatang. Total nilai hibah mencapai Rp 47,5 miliar. Rinciannya, Rp 36 miliar untuk KPU dan Rp 11,5 miliar untuk Bawaslu. Pemkab bersama dua badan penyelenggara dan pengawas pemilu itu telah menandatangani berita acara (BA) dana hibah.
Ketua KPU Boyolali, Ali Fahrudin membenarkan adanya dana hibah pilkada 2024 oleh Pemkab Boyolali tersebut. Meski sempat terjadi tarik ulur dengan pemkab, kemudian disepakati bahwa KPU menerima dana hibah Rp 36 miliar.
“Anggaran yang muncul berbasis tahapan. Bukan tahapan yang muncul berbasis anggaran. Artinya kan tahapannya harus berjalan dan kami mendapat diangkat Rp 36 miliar. InsyaAllah diangka Rp 36 miliar itu kami memandang cukup untuk membiayai tahapan pilkada 2024,” ujarnya akhir pekan, (14/10/2023).
Menurutnya, dana hibah itu dinilai cukup untuk pembiayaan untuk pilkada. Sedangkan pencairan dana bertahap, mulai 2023 sampai pelaksaan Pilkada pada 2024.
“Pelaksanaan Pilkada akan digelar pada 2024 mendatang. Sedangkan pada pilkada 2019 silam, KPU mendapat dana hibah Rp 31 miliar.”
Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boyolali, Widodo mengatakan, pihaknya menerima dana hibah pilkada senilai Rp 11,5 miliar. “Kami dapat Rp 11,5 miliar. Iya, sesuai aturan pencairannya bertahap. Baru penandatanganan berita acara kesepakatan besaran nilai hibah. Untuk NPHD masih dalam proses,” katanya.
Bupati Boyolali, M Said Hidayat mengatakan bahwa dana hibah telah dibahas. Telah disepakati untuk pemberian dana hibah bagi KPU maupun Bawaslu untuk penyelenggaraan Pilkada. “Alhamdulillah sudah disepakati,” tandasnya. Waskita
