JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemecatan Anwar Usman dari jabatannya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait batasan usia Capres-Cawapres, bisa memicu terjadinya sentimen negatif.
Pasalnya, pemecatan Anwar Usman bukti bahwa dirinya bersalah dalam menelurkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait dengan batasan usia Capres-Cawapres.
Penilaian tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Gerry Habel Hukubun.
Gerry menyebut sejatinya dirinya senang jika ada aturan yang membuka ruang anak muda memimpin Indonesia.
“Namun dalam kasus saat ini, khusus untuk Gibran, menurut saya susah diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia,” kata Gerry kepada wartawan, Jumat (10/11/2023).
Terlebih, dia menuturkan Gibran masih terlalu dini dan belum berpengalaman lantaran baru dua tahun menjabat sebagai Walikota Solo.
“Apakah Gibran tidak mampu? Belum tentu juga. Anak muda memang cenderung lebih punya kecepatan dan kreativitas dalam beradaptasi,” ucap Gerry.
Hanya saja, Gerry menyoalkan proses pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo.
“Susah diterima akal sehat bahwa keputusan MK itu tidak secara eksplisit tidak ada kaitannya dengan Gibran walaupun berlaku bagi semua orang,” ungkapnya.
Apalagi, kata dia, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK.
“Apalagi Ketua MK terbukti bersalah oleh MKMK, semakin memicu sentimen negatif,” tutur Gerry.
Gerry menambahkan pencalonan Gibran sebagai cawapres bisa mendatangkan efek positif, karena akan didukung pendukung Jokowi.
“Namun juga bisa berdampak negatif karena timbul kekecewaan dalam kubu internal pendukung Jokowi dan sentimen negatif itu semakin kelihatan,” imbuhnya.
