SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Iklan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berseliweran di media televisi menggelitik sejumlah pihak.
Pasalnya, dalam iklan tersebut ada kemunculan Jokowi yang notabene masih menjabat sebagai Presiden Indonesia.
“PSI menang, pasti menang!” teriak Presiden Jokowi sembari mengacungkan tangan kanan terkepal.
Sebenarnya, bolehkah seorang presiden yang masih menjabat beriklan partai di televisi? Lantas, dalam konteks ini, apakah Presiden Jokowi sudah resmi berpindah dari PDIP ke PSI?
Menurut Pengamat Politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Agus Riwanto, iklan PSI yang menampilkan Jokowi tersebut sebenatnya tidak beretika. Ia menegaskan, seharusnya iklan tersebut tidak dimunculkan di ranah publik.
“Kalau secara hukum tidak ada yang mengatur seperti itu ya. Hanya saja negara itu didirikan tidak hanya berdasarkan pada hukum, tapi juga berdasarkan etika. Etika itu berada di atas hukum. Sehingga itu soal pantas atau tidak pantas, baik dan buruk. Jadi seharusnya yang demikian ini tidak dilakukan,” ujarnya, Jumat (8/12/2023).
Agus menekankan, secara etika politik, apa yang dilakukan Presiden Jokowi maupun penayanannya di ruang publik tersebut tidak tepat.
Di samping itu, iklan tersebut juga dinilai bakal menimbulkan prasangka di tengah masyarakat. Seorang presiden bukannya bersikap netral dan mendinginkan suasana, tapi dengan iklan tersebut, presiden justru memicu rivalitas yang makin memanas.
Terlebih lagi, PSI diketuai oleh Kaesang Pangarep yang notabene merupakan anak bungsu Presiden Jokowi sendiri.
Dengan demikian, tidak salah bila masyarakat bakal berprasangka bahwa Presiden ikut cawe-cawe terhadap PSI.
“Jadi itu kan sangat sensitif. Orang akan bertanya-tanya benar ndak Presiden cawe-cawe. Sebenarnya Jokowi hadir di setiap perhelatan partai sebagai Presiden, bukan sebagai kader politik atau memihak. Tapi kan partainya PSI ini sendiri sensitif ya. Ini partainya anak presiden, lho,” bebernya.
Ia juga meminta sebaiknya Presiden Jokowi bertindak akan hal tersebut. Jika tidak, kondisi tersebut akan menimbulkan preseden buruk.
“Menurut saya Presiden harus bertindak. Presiden tidak boleh diam. Karena itu akan menimbulkan preseden buruk, kalau dibiarkan senyaman-nyamannya oleh PSI. Buat saya itu tidak elok ya, tidak baik, tidak beretika,” jelasnya. Prihatsari
