JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Aturan netralitas pegawai di lingkungan pemerintahan, aparat penegak hukum dan aparat keamanan seperti Satpol PP, TNI dan Polri dalam Pilpres 2024 kian dipertanyakan, menjelang perhelatan yang semakin dekat.
Hal itu sesuai dengan amanat Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Artinya, setiap pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menekankan agar seluruh ASN pemerintahan baik di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pusat untuk menjaga netralitasnya.
Akan tetapi, kini netralitas itu seperti angin lalu yang tak diindahkan oleh para aparat pemerintah, alias hanya isapan jempol belaka.
Berbagai dugaan kasus aparat yang menyatakan dukungannya untuk pasangan calon pilihannya pun beredar di media sosial.
Berikut rangkuman informasi mengenai deretan kasus dugaan aparat pemerintah dukung capres cawapres tertentu.
- Satpol PP Dukung Gibran
Beberapa waktu lalu, media sosial Indonesia diramaikan dengan beredarnya sebuah video yang memperlihatkan sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Garut menyatakan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka. Dalam video yang beredar, terlihat sekitar belasan orang berseragam ikut menyatakan dukungannya kepada calon wakil presiden nomor urut dua tersebut.
“Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan, Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih,” kata orang di video itu.
Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Satpol PP Kabupaten Garut Tubagus Agus Sofyan membenarkan orang dalam video itu merupakan anggotanya. Hanya saja, menurut dia, mereka hanya bertindak sebagai tenaga honorer. Dia pun memastikan pihaknya tengah menelusuri pembuatan video dan para anggotanya yang terlibat dalam video itu.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menegaskan aparat negara harus bersikap netral dalam Pemilu 2024. Dia menjelaskan hal tersebut perlu dilakukan agar pesta demokrasi lima tahunan itu berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
“Satpol PP itu kan aparatur daerah, perangkat daerah karenanya harus netral. Kemudian (mereka) sudah dikenakan sanksi, sesuai mekanisme,” ujar Bey seperti dilansir Antara.
- Perangkat Desa Deklarasi Dukungan di Acara Desa Bersatu
Pada Minggu (19/11/2023) lalu delapan organisasi pemerintah desa menggelar acara bertajuk ‘Silaturahmi Nasional Desa Bersatu’ di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta. Dalam acara itu, dideklarasikan dukungan untuk calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran.
Koordinator Nasional Desa Bersatu, Asri Anas, mengatakan pihaknya memahami bahwa kepala desa tak diperbolehkan terlibat dalam kampanye politik pada Pilpres 2024. Meskipun demikian, dia menyatakan pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yang paling bisa mengakomodasi aspirasi mereka.
“Pertama reformasi tata kelola desa, dana desa Rp 5 miliar per tahun bersifat afirmatif, evaluasi pendamping desa, memperbaiki kesejahteraan kepala desa, perangkat desa dan seluruh organisasi yang mendukung. Kami juga minta peningkatan kapasitas aparatur desa. Nah poin-poin itu kelihatannya Prabowo-Gibran,” kata Asri Anas soal aspirasi yang mereka sampaikan di Indonesia Arena, GBK, Jakarta.
Acara itu dihadiri ribuan kepala desa dan ribuan peserta dari delapan organisasi pemerintah desa. Mulai dari DPP APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), serta ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional).
Turut hadir pula DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), serta Persatuan Masyarakat Desa Nusantara. Acara ini juga dihadiri oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.
- ASN Kota Bekasi
Dugaan pelanggaran netralitas ASN juga terjadi di Kota Bekasi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi menindaklanjuti kasus foto Penjabat Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad dan sejumlah ASN Pemerintah Kota Bekasi pamer jersey nomor dua. Dalam foto tersebut, tampak Raden Gani Muhammad berfoto bersama sejumlah ASN di pinggir lapangan. Beberapa ASN terlihat memegang jersey dan memperlihatkan nomor dua saat difoto.
Ketua Bawaslu Kota Bekasi Vidya Nurrul Fathia bakal melaksanakan rapat pleno pimpinan Bawaslu Kota Bekasi untuk membahas kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut.
“Kami melalui mekanisme pleno terlebih dahulu, tetapi melalui pemberitaan yang sudah ada, tentunya sudah masif, sudah kami baca sebagai informasi awal,” kata Vidya kepada wartawan di kantor Bawaslu Kota Bekasi, Rabu, 3 Januari 2024.
Vidya menjelaskan, berdasarkan laporan masyarakat yang diterima Bawaslu Kota Bekasi, terdapat 12 orang yang diduga melanggar aturan netralitas ASN.
Sebelas orang itu, di antaranya adalah camat di Kota Bekasi. Jika menemukan pelanggaran dalam kasus tersebut, Bawaslu Kota Bekasi bakal menindak tegas ASN itu.
- Dugaan Cawe-Cawe Polisi
Melansir dari Majalah Tempo, calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, pernah akan membuka acara sosialisasi Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 bersama Asosiasi Kepada Desa (AKD) di Kabupaten Bangkan. Namun, menjelang Hari-H, sejumlah kepada desa yang akan menjadi peserta mendadak diperiksa oleh kepolisian.
Diketahui, dua hari sebelum acara, dua kepala desa didatangi oleh polisi. Mereka adalah Ketua AKD Kecamatan Ketapang Moch. Wijdan dan Sekretaris AKD Bangkalan Jayus Salam. Pertemuan polisi dengan dua kepala desa itu disebut-sebut digelar secara informal. Tiga narasumber di lingkaran AKD-Papdesi (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) menyebutkan, dalam pertemuan itu, polisi mengingatkan Jayus dan Wijdan soal kasus korupsi dana desa yang bisa menjerat para kades.
Wijdan mengaku sempat bertemu dengan polisi. Namun ia menyebutkan pertemuan itu tidak membahas kasus korupsi dana desa. “Ya ngobrol bisnis dan politik juga,”kata Kepala Desa Ketapang Daya tersebut, Sabtu, 2 Desember lalu. adapun Jayus membantah jika disebut berkomunikasi dengan polisi.
Selain itu, pada Jumat, 17 November, atau sehari sebelum acara di Bangkalan digelar, Kepolisian Daerah Jawa Timur juga memanggil Ketua AKD Jawa Timur Munawar. Dia adalah Kepala Desa Rosep, Kecamatan Blega, Bangkalan, sekaligus Sekretaris Desa Ganjar (Des Ganjar), kelompok relawan Ganjar Mahfud.
Munawar dipanggil dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Desa Rosep tahun anggaran 2019-2022. Dalam surat panggilan, polisi menyebutkan perkara itu merupakan laporan masyarakat pada 25 Oktober lalu. Penyidik meminta dia datang pada Senin, 20 November lalu, dan membawa dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa serta laporan pertanggungjawaban 2019-2022
Sebelumnya, saat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Jawa Timur menggelar rapat koordinasi daerah di Gresik pada Ahad, 12 November lalu, Munawar hadir. Dia diundang sebagai Sekretaris Des Ganjar. Adapun acara tersebut dilakukan untuk mendeklarasikan dukungan organisasi itu untuk Ganjar-Mahfud.
Koleganya yang mengetahui isi pemeriksaan bercerita, Munawar diperiksa sekitar enam jam. Di sela pemeriksaan, penyidik menanyakan arah dukungan AKD dan alasan Munawar tak datang ke acara bertajuk ‘Silaturahmi Nasional Desa Bersatu’ pada 19 November di Indonesia Arena.
Dua pengurus Papdesi bercerita kepada Tempo, banyak rekan mereka yang ketakutan setelah sejumlah kepala desa diperiksa oleh polisi. Mereka enggan terlibat lagi dalam aktivitas politik. Terutama menyuarakan dukungan untuk pasangan Ganjar-Mahfud atau Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sebab, pendukung dua pasangan itulah yang paling sering diperiksa oleh polisi.
