JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD sepakat dengan Wapres ke-10 & 12, Jusuf Kalla yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) netral di Pilpres 2024.
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengatakan, apa yang diungkapkan oleh JK tersebut sejatinya merupakan kehendak rakyat Indonesia.
Karena itulah, Hasto mengaku pihaknya setuju dengan peryataan JK agar Jokowi tidak memihak pada capres mana pun di Pilpres mendatang.
Hal tersebut disampaikan Hasto saat ditanya media soal peryataan JK yang meminta Prediden tetap netral di Pilpres 2024.
“Kami setuju dengan pendapat Pak Jusuf Kalla. Beliau sosok pemimpin berpengalaman dan apa yang disampaikan Pak JK kami yakin didengarkan Pak Presiden Jokowi,” kata Hasto usai menerima deklarasi dari Forum Ulama dan Kiyai Kampung (Ful-Kipung) di kawasan Cilandak, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Menurut Hasto, penting bagi Jokowi untuk menjaga kepemimpinannya tidak ternodai di akhir zaman.
“Ini menjadi bagian dari legacy Bapak Presiden jangan sampai tercatat sebagai sosok yang tidak mampu menjadi payung keadilan bagi rakyat. Tidak mampu menjalankan pemilu yang demokratis, ini yang diharapkan dan dipesankan oleh Pak JK terhadap presiden Jokowi,” kata Sekjen DPP PDIP itu.
Hasto juga menjawab pertanyaan awak media soal JK yang menyebut Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran.
“Satu putaran atau dua putaran rakyat menentukan. Yang penting jangan sampai ada paksaan dari otoritas kekuasaan dari berbagai intimidasi melalui berbagai politisasi bansos, melalui praktik money politik dengan mengunakan kekuatan uang untuk memaksakan satu putaran. Biarlah rakyat yang menentukan, karena kedaulatan berada di tangan rakyat,” pungkas Hasto.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI, Jusuf Kalla mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tetap netral di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurut dia, netralitas itu merupakan bagian dari integritas seorang presiden serta bagian dari sumpah yang disampaikan saat menjabat untuk bersikap adil pada masyarakat.
“Saya selalu ingatkan bahwa integritas itu tercantum dalam adilnya dan sumpah seorang presiden. Itu dimulai dengan (pernyataan),’Demi Allah saya akan melaksanakan tugas-tugas itu sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” ujar Kalla.
Selain itu, ia menyatakan bahwa sumpah jabatan harus dijaga Jokowi karena sifatnya lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
“Jadi seorang pejabat ya, bukan hanya presiden, (kalau) tidak adil itu melanggar sumpahnya, jadi (kena sanksi) dua, kena Allah dan kena UUD ya,” tutur dia.
Namun, bagi Kalla, saat ini Jokowi sudah cukup menunjukan sikapnya tidak berpihak dengan salah satu calon presiden (capres).
Sebab, Jokowi kerap menyampaikan dalam berbagai kesempatan agar aparat TNI-Polri tetap netral.
