JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Program unggulan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka berupa program makan siang gratis dan pemberian susu untuk para siswa dan santri, tengah menjadi perbincangan hangat.
Prabowo menjelaskan bahwa gagasan ini muncul dari pengalamannya sebagai seorang komandan militer yang sering menyaksikan dampak kelaparan yang menyebabkan kematian.
“Anda tidak pernah lihat, saya lihat. Jadi di situ bagi saya masalah pangan itu utama,” ucapnya dalam acara Trimegah Political and Economic Outlook 2024 di The Ritz Carlton Pacific Place, Rabu (31/1/2024).
Prabowo menafsirkan kebutuhan anggaran untuk mewujudkan program tersebut, yaitu ekitar Rp 450 triliun per tahun.
“Sekitar 460 triliun lebih. Everybody will ask, uangnya dari mana? APBN sekarang, alokasi untuk Bansos itu adalah Rp 493 triliun, hampir Rp 500 triliun. Apakah itu tidak termasuk bantuan sosial? The answer is so easy. Apakah memberi makan anak-anak sekolah tidak termasuk bidang pendidikan?” ujarnya.
Sebelumnya, beredar rumor bahwa program makan gratis akan diimplementasikan melalui pemotongan subsidi BBM serta penyesuaian ulang dan pengalihan anggaran dari sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Hal tersebut memicu tanggapan dari tiga ekonom dari dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia. Berikut pendapat dari ketiga pengamat ekonomi tersebut:
Yusuf Rendy Manilet
Yusuf Rendy Manilet berpendapat bahwa pendanaan utama melalui pajak dalam waktu dekat belum akan mencukupi untuk mendukung program makan siang gratis yang diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 400 triliun.
Selain itu, rencana pemotongan anggaran subsidi BBM diprediksi akan meningkatkan tingkat inflasi.
Dalam pandangan Yusuf, kemungkinan pemerintah akan terpaksa meningkatkan utang secara signifikan. Oleh karena itu, ia memperkirakan bahwa dalam waktu dekat, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) belum akan mampu mencapai target penurunan hingga 30 persen.
Yusuf juga mencatat bahwa pemotongan anggaran untuk subsidi BBM dapat memicu kenaikan inflasi, seperti yang terjadi pada tahun 2022.
Pada kuartal keempat tahun tersebut, tingkat inflasi meningkat hingga 5,95 persen secara tahunan. Hal ini disebabkan oleh proporsi besar harga BBM dalam indeks inflasi.
Bhima Yudhistira
Sejalan dengan Yusuf, Bhima Yudistira juga tidak setuju dengan rencana paslon Prabowo-Gibran memotong subsidi BBM untuk merealisasikan program makan siang gratis.
Bhima mengungkapkan bahwa memangkas subsidi BBM untuk mendanai program makan siang gratis bukanlah keputusan yang tepat.
“Khawatir bisa memicu lonjakan inflasi, khususnya kenaikan harga bahan pangan,” kata Bhima.
Dia menegaskan bahwa pemotongan subsidi BBM dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat yang masih bergantung pada subsidi energi. Kenaikan angka kemiskinan juga menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya menjalankan kebijakan ini dengan sangat hati-hati.
“Karena kalaupun subsidi energi saat ini dinikmati kelas menengah, misalnya, itu pun ada implikasinya ke tekanan pengeluaran transportasi kelompok menengah,” ujarnya.
Mohammad Faisal
Setelah permasalahan sumber anggaran program makan siang dan susu gratis menuai polemik, Mohammad Faisal mengusulkan refocusing program tersebut.
Menurut Faisal, penyesuaian ulang program dapat menjadi cara untuk mengontrol pengeluaran dan membuat program makan siang ini lebih terfokus.
Faisal menyatakan bahwa tidak semua siswa harus menerima makan siang gratis. Menurutnya, program tersebut dapat ditujukan hanya kepada kalangan ekonomi menengah ke bawah atau wilayah-wilayah yang berada dalam kondisi kemiskinan.
“Atau dari sisi area, misalnya di daerah-daerah, di kantong-kantong kemiskinan,” katanya.
Faisal berpendapat bahwa penyesuaian ulang program makan siang gratis merupakan pilihan yang layak dipertimbangkan. Dia tidak setuju jika program ini dijalankan dengan anggaran besar namun mengorbankan subsidi BBM.
