Inflasi Wonogiri Tembus 3,56, Ini Sebabnya

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM –
Kepala BPS Wonogiri Rahmad Iswanto membeberkan pada Januari 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Wonogiri sebesar 3,56 persen.

Sementara Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,98.

Fakta itu terungkap saat digelar high level meeting BPS di Ruang Girimanik Komplek Setda Wonogiri, Jumat (2/2/2024).

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran.

Meliputi kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,70 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,95 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,29 persen.

Sedangkan kelompok yang mengalami penurunan harga yaitu kelompok transportasi turun sebesar 0,18 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,37 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,14 persen.

Khusus untuk kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks.Tingkat deflasi month to month (m-to-m) dan tingkat deflasi year to date (y-to-d) Kabupaten Wonogiri bulan Januari 2024 masing-masing sebesar 0,04 persen

Sementara Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Bupati Jekek menegaskan Wonogiri dirugikan dengan adanya metodologi yang digunakan BPS (Badan Pusat Statistik) selama ini.

Paling tidak ada dua hal super penting yang menurut Bupati Wonogiri menjadi dirugikan oleh metodologi BPS.

“Kami sangat dirugikan,” tandas Bupati Wonogiri Joko Sutopo, usai menghadiri high level meeting di komplek Setda Wonogiri.

Pertama, menurut Bupati Jekek, fakta bahwa sekitar 38 persen penduduk Wonogiri menjadi perantauan. Mereka merupakan bagian dari 1 juta lebih penduduk Wonogiri. Sayangnya mereka sama sekali tidak tersentuh oleh BPS melalui metodologi dalam sensus dan sejenisnya.

Yang disentuh dalam metodologi BPS hanya warga Wonogiri bermukim di Wonogiri

Dampak lanjutannya banyak, salah satunya angka kemiskinan seakan tidak bergerak secara data. Padahal banyak program pengentasan kemiskinan telah digelontorkan.

Selanjutnya untuk indeks pembangunan manusia (IPM) di faktor lama menempuh pendidikan atau indeks rata rata lama sekolah Wonogiri tercatat agak lemah. Gara garanya lagi lagi tidak semua warga yang menempuh pendidikan tersentuh metodologi BPS.

“Karena mereka yang masuk 38 persen tadi banyak yang bersekolah dan tidak bermukim di Wonogiri, mereka tidak tercatat,” ujar Bupati Jekek.
.
Atas kondisi itu, Bupati Jekek berharap adanya perubahan metodologi BPS, data statistik Wonogiri lebih akurat dan dapat menggambarkan kondisi riil masyarakat Wonogiri. Hal ini penting untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Wonogiri.

“Selain itu memungkinkan tidak sistem BPS bisa memotret kondisi riil pendidikan. Lulusan sekolah yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi berapa, berapa yg melanjutkan ke pendidikan tinggi,” tandas Bupati Jekek. Aris Arianto