SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Setelah Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijopranoto, Semarang, kini giliran Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Kota Semarang, Gunarto kedatangan tamu yang mengaku sebagai ‘utusan’ dari istana.
Tamu ‘utusan’ yang datang pada Rabu (7/2/2024) tersebut intinya meminta Gunarto tidak mengkritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
“Dia ditugasi Istana. Unissula yang belum mengeluarkan pernyataan supaya jangan menjelek-jelekkan ‘Pak Lurah’,” ungkap dia kepada Tempo pada Rabu (7/2/2024).
“‘Pak Lurah’ itu banyak prestasinya. Pak Lurah itu presiden jangan dijelek-jelekkan.”
Gunarto lantas menolak permintaan tersebut. Dia mengaku sebenarnya sudah menyusun teks pernyataan sikap menanggapi perkembangan demokrasi terkini. Namun, belum sempat disuarakan lantaran kesibukannya.
Menurutnya, dia berencana akan menyampaikan seruan tersebut pada Kamis (8/2/2024) besok.
“Saya minta maaf, kami kan kampus perjuangan. Kami senantiasa melakukan gerakan moral bersama perguruan tinggi yang lain,” katanya kepada tamunya tersebut.
Kemudian, aspirasi mahasiswa Unissula, kata dia, juga sejalan dengan seruan yang akan mereka sampaikan.
“Berjuang menghapus nepotisme dalam pemilihan presiden 2024.”
Gunarto mengatakan orang yang mengaku ‘utusan’ Istana tersebut merupakan mantan rektor perguruan tinggi di Solo. Dia menyambangi kantor Gunarto dan sempat berbincang selama satu jam.
Sebelumnya, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Ferdinandus Hindarto, bercerita diminta orang yang mengaku anggota kepolisian membuat rekaman video pernyataan tentang pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Joko Widodo.
Beberapa hari terakhir muncul video serupa dari sejumlah pimpinan perguruan tinggi.
Dia mengaku dihubungi anggota polisi tersebut pada Jumat (2/2/2024) siang.
“Saya dapat pesan Whatsapp dari seseorang yang mengaku dari Polrestabes Semarang instruksi dari Polda,” kata Ferdinandus, Senin (5/2/2024).
Melalui aplikasi perpesanan tersebut, dia diminta membuat video testimoni tentang pemilihan umum dan pemerintahan Joko Widodo.
“Meminta supaya membuat rekaman video yang poin-poinnya disampaikan,” ujar dia.
Ferdinandus tak menanggapi permintaan tersebut. Polisi itu lantas mencoba meneleponnya. Namun, dia tidak menjawab. Dia juga dikirimi sejumlah contoh rekaman video dari beberapa pimpinan perguruan tinggi lain yang telah membuat.
Kepolisian Daerah Jawa Tengah menanggapi aksi sejumlah polisi yang meminta para pimpinan perguruan tinggi membuat pernyataan tentang pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Presiden Joko widodo. Pernyataan itu beredar dalam bentuk video di media sosial Tiktok.
“Dalam rangka cooling system,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Satake Bayu Setianto pada Selasa (6/2/2024).
Menurut dia, langkah kepolisian meminta pernyataan dari para pimpinan perguruan tinggi tersebut untuk mencegah perpecahan jelang pemilihan umum.
“Agar pemilu damai,” sebut dia.
Satake menyebut, upaya meminta testimoni juga dilakukan dari kelompok tokoh masyarakat lainnya.
“Kami juga meminta dari tokoh agama, tokoh adat, dan lainnya,” ujarnya.
Ketika dikonfirmasi mengenai ‘utusan’ Istana itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana tak merespons pertanyaan Tempo. Pesan yang dikirim pada Rabu (7/2/2024) bahkan belum berbalas.
