JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kasus hilangnya diagram hingga bagan perolehan suara Pemilu 2024 dalam real count Sirekap KPU dinilai berpotensi merugikan Paslon nomor 3 dan PDI Perjuangan.
Hal itu dikatakan oleh Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy.
Ronny menjelaskan, masalah tersebut antara lain mencakup perolehan suara, baik dalam Pilpres, Parpol, maupun Caleg yang tiba-tiba menggelembung atau menurun drastis.
“Karena itulah, pentingnya ada satu mekanisme untuk menyelidiki berbagai kecurigaan masyarakat atas perhitungan suara berbasis Sirekap itu,” kata dia, Rabu (6/3/2024).
Dari sisi elektoral, kata Ronny, tim Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan (PDIP) pasti berpotensi dirugikan.
“Siapa yang berpotensi dirugikan dari sistem yang curang ini? Dari sisi elektoral tentu saja kami 03 dan PDI Perjuangan pasti berpotensi dirugikan,” ujarnya.
Selain itu, Ronny menyebut, bahwa yang juga dirugikan adalah masyarakat. Hal itu, karena Sirekap dimaksudkan untuk melibatkan masyarakat mengawal perhitungan suara Pemilu.
Semua sistem yang buruk dan tidak berfungsi tentu memunculkan pertanyaan dan kecurigaan dari masyarakat.
“Jadi, itu yang perlu diingat tujuan Sirekap dan anggarannya yang berasal dari APBN itu. Wajar akhirnya masyarakat menuntut dan mendesak yang berwenang untuk menyelidiki ada apa sebenarnya dalam Sirekap itu,” kata Ronny.
Lebih lanjut, Ronny mengklaim problem utama pada Pemilu 2024 ini sudah dimulai sejak pelanggaran etika atas pencalonan orang tertentu, baik di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun KPU.
“Karena itu, saya memaklumi jika ada yang mengatakan bahwa inilah Pemilu yang paling brutal sejak era Reformasi 1998,” kata dia.
Ronny menilai Pemilu kali ini tidak jauh berbeda jika dibandingkan pada Orde Baru. Persamaannya adalah masyarakat sudah tahu siapa pemenangnya meski Pemilu belum digelar.
“Persis yang digambarkan film Dirty Vote itu.”
Semuanya, menurut Ronny, berjalan sesuai skenario terstruktur, sistematis, dan masif alias TSM. Ia pun menyebut bahwa demokrasi kita saat ini berada di ujung tanduk.
“Kedaulatan rakyat terancam karena kecenderungan penguasa menjadi otoritarian,” kata Ronny.
Dilansir dari Tempo, sejak Selasa (5/3/2024), pukul 20.50 WIB, diagram perolehan suara Pilpres yang biasanya ditampilkan pada laman Sirekap KPU mendadak menghilang.
Begitupun dengan diagram hasil perolehan suara pemilu legislatif DPR RI, DPRD, dan DPD RI. Biasanya, ketika masyarakat mengakses Sirekap terlihat diagram berbentuk bulat atau batang yang menunjukkan perolehan suara dari masing-masing peserta pemilu.
Tak hanya itu, biasanya tercantum juga di bagian bawahnya mengenai keterangan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sudah memasukkan data perolehan suara dalam Sirekap.
Diagram perolehan suara peserta pemilu maupun keterangan jumlah TPS yang memasukkan data Formulir Model C1-Plano tak ditayangkan.
Publik hanya dapat melihat Formulir Model C1-Plano di TPS-TPS yang ada di daerah-daerah pemilihan, dan itu terjadi baik pada menu pilpres, pileg DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota, maupun DPD RI.
