JAKARTA, JOGLOEMARNEWS.COM – Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar memastikan langkah timnya untuk mengajukan gugatan sengketa hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, kini Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin tengah mempersiapkan langkah pengajuan gugatan sengketa hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kita tunggu. Tim hukum nasional kita (Timnas Amin) sedang mematangkan,” ujar Cak Imin yang ditemui di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (2/3/2024).
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu tidak menyebut kapan Timnas Amin akan mengajukan gugatan ke MK.
Meski demikian, ia memastikan Timnas AMIN telah mengumpulkan bukti-bukti terjadinya pelanggaran Pemilu 2024. Ia meminta, masyarakat untuk menunggu tim hukum melengkapi berkas hingga tuntas.
“Pasti (ada kecurangan) karena sudah dilengkapi dengan bukti-bukti dan berbagai narasi yang kuat terjadinya pelanggaran, sehingga kita akan tunggu saja tim hukum sampai menuntaskan, dan sampai pada saatnya kita ajukan,” ujar Cak Imin.
Adapun hingga Sabtu, 2 Maret 2024, pukul 18.00 WIB, 78,02 persen dari 823.236 data Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah tertampung masuk dan suara Prabowo-Gibran semakin jauh meninggalkan dua pasangan calon lain.
Sebagaimana diketahui, Prabowo-Gibran tercatat mengumpulkan 75.388.060 suara atau 58,83 persen. Anies-Cak Imin sebanyak 31.386.285 atau 24,49 persen, sedangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 21.378.615 atau 16,68 persen.
Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, sebelumnya menyatakan problem terbesar dalam gelaran Pemilu 2024 bukan terjadi saat pencoblosan di TPS. Menurutnya, banyak pelanggaran yang terjadi sebelum hari pemungutan suara.
“Kami ingin menyampaikan kepada semua, dari temuan sementara, kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS, tapi problem terbesar ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra-TPS,” kata Anies di Mampang, Jakarta Selatan, pada Selasa, 20 Februari 2024.
Anies mengklaim ada aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan sebelum pencoblosan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat di TPS. Kegiatan-kegiatan tersebut, kata Anies, membuat aktivitas di TPS terpengaruh dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada.
Menurut Anies, hal tersebut merupakan perilaku tidak jujur yang memaksakan pandangan pada orang-orang.
“Sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan pada rakyat dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS sebagai sebuah praktik ketidakjujuran,” ujar dia.
