SURABAYA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Puluhan tokoh agama dari berbagai daerah di Jawa Timur yang tergabung dalam Forum Penyelamat Pemilu Jurdil (FPPJ) menyatakan menolak Pemilu 2024 karena diwarnai berbagai macam kecurangan.
Suara penolakan itu disampaikan melalui para wakil rakyat di Gedung DPRD Jatim di Surabaya, Jumat (1/3/2024).
Sayang sekali, forum tersebut tidak bertemu langsung dengan anggota DPRD Jatim.
Meski begitu, audiensi pun tetap berjalan dengan ditemui oleh perwakilan Sekretariat DPRD Jatim.
Dalam pernyataan sikap resmi, FPPJ menilai Pemilu 2024 diwarnai kecurangan, sehingga hasilnya pun ditolak dan harus coblosan ulang.
“Sebagai konsekuensinya KPU, Bawaslu dan MK wajib dibubarkan. Pelaksanaan Pemilu berikutnya dilaksanakan DPR RI dengan membentuk tim independen pelaksana pemilu,” kata Andri Kurniawan, salah seorang tokoh agama yang membacakan satu di antara tuntutan yang dibawa.
Sejumlah tokoh baik dari kalangan Habib, kiai dan nyai dari sejumlah daerah hadir dalam kesempatan ini.
Di antaranya KH Ali Karrar Pamekasan, Ny Mu’linah Shohib dari Jombang, Ning Eva dari Ploso dan sejumlah tokoh lainnya.
Adapun dari pihak DPRD Jatim diwakili oleh Tommy, salah seorang pejabat Sekretariat.
Tuntutan lain yang disuarakan adalah desakan agar DPR RI segera melakukan hak angket untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah.
Dalam pandangan FPPJ, pemerintah punya tanggung jawab atas kegaduhan Pemilu 2024. Mereka menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi.
“Kami mendesak DPR RI untuk memakzulkan Presiden RI,” ungkapnya.
Melalui aspirasi yang disampaikan di DPRD Jatim, mereka berharap DPR RI bisa mendengar.
Audiensi yang digelar di ruang Badan Musyawarah ini, sempat diwarnai protes lantaran forum kecewa ketidakhadiran anggota DPRD Jatim. FPPJ meminta dijadwalkan ulang.
“Kami kecewa karena rumah rakyat ini kosong,” ucap Dhimam Abror Djuraid, anggota forum yang juga hadir dalam kesempatan tersebut.
Tommy, salah seorang pejabat Sekretariat DPRD Jatim menyebut, saat ini anggota dan pimpinan dewan tengah dinas luar kota.
Meski begitu, dia menjamin seluruh aspirasi yang disampaikan pada forum audiensi akan dilaporkan kepada pimpinan dewan.
“Surat pernyataan juga akan kami kirim ke DPR RI,” ujarnya.
