BOYOLALI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kondisi Bumdes di seluruh desa wilayah Kabupaten Boyolali terus jadi perhatian jajaran terkait. Apalagi, mayoritas Bumdes masuk kategori pemuda dan dasar.
Menurut Kepala Dispermasdes Boyolali, Yulius Bagus Triyatno, pengelolaan Bumdes sebenarnya telah diatur dalam peraturan perundangan. Namun, kondisi di lapangan, Bumdes kurang menjadi prioritas pemerintah desa (Pemdes).
“Selama ini, banyak desa berfokus pada infrastruktur. Jadi keberadaan Bumdes hanya untuk menggugurkan kewajiban,” katanya di sela membuka Workshop Tata Kelola Bumdes di Front One Hotel, Senin (27/5/2024).
Merasa prihatn melihat kondisi tersebut, pihaknya ingin Bumdes difungsikan biar bisa berjalan maksimal. Bahkan, punya margin keuntungan yang sebagian disetor masuk ke PAD desa.
“Jadi tidak hanya serta merta bentuk Bumdes dan habis itu pengurusnya diam saja,” ujarnya.
Dijelaskan, berdasarkan data dari Provinsi Jateng, jumlah Bumdes Boyolali ada 219 buah. Rinciannya, 183 Bumdes masuk kategori perintis, 30 Bumdes Pemula, lima Bumdes berkembang dan satu bumdes maju.
“Namun, berdasarkan data dari Dispermasdes dari 219 bumdes jumlah ada 10 Bumdes kategori maju, 18 Bumdes berkembang, 125 bumdes pemula dan 66 bumdes dasar.”
Diakui, selama ini banyak sekali kendala untuk memajukan Bumdes. Pertama modal, dua sumber daya manusia dan kendala utama adalah kurangnya kepedulian dari Pemdes setempat. Tantangan selama ini, pengelola Bumdes kesulitan menentukan jenis usaha.
Kemudian kapabilitas pengelola Bumdes juga perlu ditingkatkan terutama yang memiliki jiwa wirausaha. Lalu kesulitan lainnya pada desa-desa yang tidak memiliki daya dukung alam. Seperti Boyolali daerah utara.
“Maka dibutuhkan kreativitas,” paparnya.
Contoh mudah, lanjut dia, desa-desa di kawasan lereng Gunung Merapi dan Merbabu. Mereka mendirikan warung kopi dengan pemandangan Merapi-Merbabu bisa laku. Pengunjung mau datang sekedar ngopi dan melihat pemandangan gunung di kejauhan.
“Namun, kalau desanya di tengah hutan, atau tidak memiliki sumber daya yang mendukung, pasti (Bumdes) tidak jalan. Jadi adanya pelatihan ini maka saya ingin sumber daya manusia (SDM)-nya meningkat.”
Terkait penyertaan modal untuk Bumdes, diambilkan dari dana desa (DD). Hanya saja, tiap desa memiliki skala prioritas alokasi anggaran. Sehingga untuk Bumdes kurang perhatian. Bahkan, belum tentu satu tahun sekali ada penyertaan modal.
“Paling ya pas pembentukan awal saja.”
Pihaknya berharap agar Pemdes memiliki kesadaran untuk memajukan Bumdes.
“Bumdes ibarat BUMN bagi negara. Sehingga ketika maju akan ada timbal balik ke desa. Seperti pengurangan pengangguran hingga pemasukan desa. Maka perlu dukungan dari desa untuk menghidupkan Bumdes.” Waskita