JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Benarkah Mahkamah Konstitusi (MK) bakal bernasib serupa dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dirongrong dan dilemahkan?
Setidaknya, ditengarai ada tiga Hakim MK yang berani “vokal” dan memberikan dissenting opinion sidang sengketa Pilpres 2024 dibidik untuk dicutat dari Mahkamah Konstitusi (MK).
Indikasi itu diungkapkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).
Salah satu substansi perubahan keempat Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87.
Dijelakan, pasal ini menjadi aturan peralihan untuk menyaring hakim konstitusi petahana, yaitu, dengan mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul (Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung).
Pasal tersebut berlaku bagi hakim konstitusi yang telah menjabat lebih dari 5 tahun dan kurang dari 10 tahun untuk melanjutkan masa jabatannya.
Selain itu juga berlaku bagi hakim konstitusi yang telah menjabat melebihi 10 tahun untuk melanjutkan masa jabatan hingga usia 70 tahun.
Artinya, untuk melanjutkan masa jabatannya, hakim konstitusi dalam kriteria tersebut harus mendapatkan persetujuan dari lembaga pengusul.
Perlunya persetujuan lembaga pengusul inilah yang menjadi indikasi dilakukannya ‘pembersihan’di tubuh MK dari hakim-hakim yang tidak seirama dengan penguasa.
PSHK menyatakan, ‘pembersihan’ tersebut ditujukan kepada tiga hakim konstitusi. Ini utamamya bagi hakim yang menyampaikan pandangan berbeda alias dissenting opinion pada sengketa pilpres 2024.
“Terutama terhadap tiga hakim konstitusi yang sebelumnya menyampaikan dissenting opinion pada perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024,” ujar pusat studi ini dalam keterangan resminya pada Rabu (15/5/2024).
Ketiga hakim konstitusi itu adalah Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. PSHK menyebut, ketiganya dianggap tidak sejalan dengan pemangku kekuasaan.
Berikut rincian para hakim yang berpotensi terdampak revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi:
– Saldi Isra telah menjabat selama 7 tahun, diusulkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi;
– Eni Nurbaningsih telah menjabat selama 6 tahun, diusulkan oleh presiden;
– Suhartoyo telah menjabat selama 9 tahun, diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA);
– Arief Hidayat telah menjabat selama 11 tahun, diusulkan oleh DPR;
– Anwar Usman telah menjabat selama 13 tahun, diusulkan oleh MA.
“Untuk melanjutkan sisa masa jabatan, kelima hakim konstitusi tersebut harus memperoleh restu dari lembaga pengusul, yang mana sarat akan konflik kepentingan,” tutur PSHK.
Sebelumnya, pemerintah dan DPR telah menyepakati rancangan Undang-undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto.
“Pemerintah sepakat untuk dapat meneruskan pembicaraan dan pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU Mahkamah Konstitusi di Sidang Paripurna DPR-RI,” ujar Hadi dalam keterangan resminya.
Pembahasan RUU MK digelar diam-diam pada hari terakhir reses atau Senin (13/5/2024) kemarin. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Adies Kadir dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman.
