WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Jauhnya jarak terbentang tak kan pernah jadi penghalang, kendati perlindungan perempuan hadapi 7 tantangan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti menyebutkan ada 7 tantangan upaya perlindungan perempuan yaitu
1. Koordinasi Pemerintah dan Pemda;
2. Tingginya jumlah penduduk miskin;
3. Tingginya angka pernikahan dini dengan kesiapan menikah Pasutri yang rendah;
4. Meningkatnya budaya permisif masyarakat;
5. Menurunya kepedulian sosial;
6. Budaya patrilineal;
7. Rendahnya self awarnes masyarakat tentang kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan.
“Mari kita bersama-sama berupaya melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata Endang Maria Astuti, Senin (22/7/2024).
Endang Maria Astuti berujar kondisi di masyarakat yang masih banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan pernikahan dini.
“Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan tidak hanya secara fisik, namun juga seksual, psikis, verbal dan berbagai bentuk lainnya,” ujar Endang Maria Astuti.
Menurut dia, Komisi VIII DPR RI terus berjuang mendorong Kementerian PPPA untuk menguatkan pemberdayaan perempuan sebagai upaya melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak kelompok perempuan.
Analis Kebijakan Ahli Madya, Asdep Musjak PHP, Kementerian PPPA, Agus Wiryanto membeberkan kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti fenomena gunung es. Yaitu, bisa terjadi kepada siapapun, di manapun dan kapanpun.
Yang terjadi saat ini, pelaku biasanya adalah orang yang telah dikenal atau terdekat dengan koban. Kekerasan bisa mendatangkan trauma yang berkepanjangan dan kecenderungan menjadi pelaku.
Sementara dosen Prodi Ekonomi STAIMAS Wonogiri Sugiyanto menambahkan untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu dengan cara menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.
Hanya saja ekonomi terkadang menjadi faktor risiko kekerasan dalam rumah tangga. Upaya mengatasi KDRT melalui pendekatan ekonomi yaitu dengan ketekunan, komitmen, kerja keras dan konsistensi. Aris Arianto
