WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ternyata proses atau sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru alias PPDB SMA Wonogiri bermasalah. Sistem zonasi dianggap cenderung tidak adil dan malah membuat kegaduhan.
Fakta soal PPDB SMA Wonogiri bermasalah mengemuka ketika digelar audiensi soal itu di
Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Senin (1/7/2024).
Audiensi dipimpin Bupati Wonogiri Joko Sutopo. Turut hadir Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Jawa Tengah Agung Wijayanto. Termasuk camat, tokoh masyarakat, dan orang tua calon siswa peserta PPDB, hingga ketua MKKS SMA/SMK dan kasek SMA/SMK, MAN dan MAS se- kabupaten Jateng tenggara.
Dalam audiensi tersebut, mengemuka bahwa PPDB SMA/SMK di Wonogiri bermasalah.
Camat Eromoko Danang Erwanto, ketika PPDB sistem zonasi diterapkan, banyak anak-anak lulusan SMP dari Eromoko yang sulit melanjutkan ke SMA negeri terdekat, yaitu SMAN 1 Wuryantoro. Di Eromoko tidak ada SMA maupun SMK berstatus negeri.
Dari sebanyak 430 lulusan SMP di Eromoko yang diterima di SMAN 1 Wuryantoro hanya 60 anak dari berbagai jalur zonasi.
Mereka secara akademik unggul. Akan tetapi terkendala sistem zonasi, mereka tak bisa masuk SMA negeri. Jarak rumah mereka dinilai jauh dari SMAN 1 Wuryantoro sebagai sekolah negeri terdekat dari Eromoko.
“Sebenarnya ada opsi bagi anak-anak Eromoko yaitu mendaftar di SMAN 1 Pracimantoro. Tetapi jarak terlalu jauh, harus beberapa kali berganti transportasi umum untuk sampai ke sekolah itu,” jelas Camat Eromoko Danang Erawanto.
Camat Eromoko Danang Erawanto menyebut sistem zonasi PPDB SMA yang berjalan saat ini kurang memperhatikan asas keadilan. Camat Eromoko Danang mengusulkan zonasi PPDB SMAN 1 Wuryantoro sebaiknya tidak mencakup Kecamatan Manyaran. Sebab di Manyaran sudah ada SMA negeri. Dengan demikian lebih banyak anak dari wilayah yang belum memiliki SMA SMK negeri diterima
Senada Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Bupati Jekek menyebutkan sistem zonasi PPDB SMA Wonogiri bermasalah. Sistem zonasi yang saat ini diterapkan tidak mengakomodasi lulusan SMP secara adil.
Bahkan Bupati Wonogiri Joko Sutopo alias Bupati Jekek menegaskan sistem ini menimbulkan kegaduhan di desa-desa.
Bupati Jekek menyontohkan ada satu anak yang diterima di sekolah negeri, namun teman sekaligus tetangganya tidak diterima padahal secara akademik tidak kalah bahkan lebih unggul.
“Kalau mau adil, jangan pakai jarak. Menurut saya pakai capaian akademik saja,” tegas Bupati Jekek.
Atau pakai, sistem zonasi yang dimodifikasi. Menurutnya, jarak atau cakupan zonasi yang digunakan semestinya hanya zonasi rukun tetangga.
Hal itu seperti yang ditetapkan PPDB SMP di Wonogiri. Calon peserta didik yang berdomisili satu RT dengan sekolah otomatis diterima di sekolah tersebut. Sedangkan calon peserta didik yang berdomisili di luar RT sekolah, harus mendaftar pada jalur seleksi prestasi akademik.
“Nyatanya, PPDB SMP di Wonogiri ini tidak ada masalah dengan menggunakan sistem itu,” jelas Bupati Jekek.
Sementara Agung Wijayanto mengatakan, permasalahan blank spot di Jawa Tengah pada umumnya diatasi dengan kebijakan zonasi khusus.
“Contoh tadi di Kecamatan Eromoko. Itu diberi kuota 12 persen dari zonasi reguler untuk kecamatan tersebut,” ujar Agung Wijayanto. Aris Arianto