JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pencopotan Yasonna Laoly dari posisinya sebagai Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) dalam reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), ternyata bukan semata-mata karena Yasonna berasal dari PDIP, yang belakangan diketahui berbeda haluan dengan Jokowi.
Lebih dari itu, pencopotan Yasonna tersebut merupakan bagian dari upaya Presiden Jokowi untuk mengintervensi atau menguasai sejumlah Partai Politik, menjelang dirina lengser dari jabatannya sebagai presiden RI.
Penialaian itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
“Kami menduga pasti ada kaitannya dengan persoalan seperti itu (politik),” kata Djarot saat menjawab pertanyaan wartawan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, pada Senin (19/8/2024).
Djarot mengatakan bahwa mayoritas partai politik tengah mengadakan pemilihan kepengurusan tingkat pusat, seperti Partai Golkar, PKB, NasDem, dan PAN. Di sisi lain, pengesahan kepengurusan kepartaian menjadi kewenangan Kemenkumham.
“Yang menjadi penjaga gawangnya adalah Kemenkumham,” ujarnya.
Anggota DPR RI itu juga merespons soal isu Jokowi yang ingin menguasai Partai Golkar dan upaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggoyang PKB. Dia menduga peristiwa politik di kedua partai itu berhubungan dengan pencopotan Yasonna Laoly.
“Apakah itu ada kaitannya? Kalau kami menjawab enggak ada kaitannya, kok aneh gitu loh,” tuturnya.
Dia berharap agar Kemenkumham yang baru tidak hanya dijadikan alat politik oleh Jokowi. Dia meminta media massa untuk ikut serta mengawasi Kemenkumham usai reshuffle kabinet dilakukan.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pengangkatan menteri, wakil menteri dan kepala dadan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan.
“Agar berjalan dengan baik, lancar dan efektif,” kata Ari melalui pesan singkat kepada Tempo pada Senin (19/8/2024).
Menkumham Supratman Andi Agtas menegaskan tidak ada arahan Jokowi untuk ikut campur internal parpol. Supratman mengakui urusan partai politik menjadi tanggung jawab dan tugas dari Kementerian Hukum dan HAM. Namun, hal tersebut tidak ada kaitan dengan dinamika partai politik belakangan ini.
“Sekarang baru ribut-ribut, karena memang baru musimnya menyangkut partai politik lagi munas, kongres, muktamar, dan ini kebetulan saja. Jadi bersamaan dengan itu tidak ada arahan khusus dari presiden terkait hal-hal itu,” ujar Supratman di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
