JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sampai sejauh ini, PDI Perjuangan (PDIP) terlihat masih bimbang, mau tetap pada posisinya sebagai oposisi, atau sebaliknya, “membebek” partai-partai lainnya untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Jika akhirnya PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran lantaran “tergoda kursi kekuasaaan”, ini adalah acaman serius bagi demokrasi di tanah air.
Pendapat tersebut diungkapkan oleh peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Herlambang Wiratraman.
Pasalnya, menurut Herlambang, ketiadaan oposisi akan melanggengkan kebijakan dan politik hukum yang abusive.
Menurut Herlambang, demokrasi Indonesia sudah melemah sejak periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.
“Sebelum upaya ke sana saja, sekarang kita sudah menyaksikan begitu terang-terangnya politik yang ditampilkan partai ini tidak ada yang mencegah kesewenang-wenangan,” kata Herlambang ketika dihubungi Tempo pada Minggu (22/9/2024).
Herlambang pun mencontohkan pengesahan RUU Kementerian Negara, RUU Dewan Pertimbangan Presiden, dan RUU Keimigrasian yang disahkan secara kilat tanpa adanya partisipasi publik pada Kamis (19/9/2024).
“Warga negara ini berharap ada upaya untuk menyeimbangkan kekuasaan, karena itu bagian yang sangat diperlukan hari-hari ini untuk menyehatkan kondisi demokrasi,” ujarnya.
Salah satu konsekuensi yang muncul dari ketiadaan oposisi, kata Herlambang, adalah langgengnya kebijakan dan politik hukum yang abusive. Sebab, penegakan hukum akan tersandera oleh kepentingan segelintir elit.
“Dan lagi-lagi, yang paling dikhawatirkan adalah sistematisnya pelanggaran HAM yang tidak pernah mendapatkan perlindungan atau pertanggungjawaban,” kata dia.
Herlambang pun menekankan pentingnya peran masyarakat sipil, kebebasan pers, dan kesadaran politik dari kaum intelektual untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang akan datang.
“Kita akan menyaksikan pewarisan generasi korupsi yang akan semakin panjang,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Puan Maharani, mengkonfirmasi adanya rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto. Puan pun menyatakan tidak menutup kemungkinan partainya bergabung ke pemerintahan Prabowo.
“Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja,” katanya usai membuka Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Calon Anggota DPR dan DPD Terpilih, di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Sabtu (21/9/2024).
