WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM – Fenomena pencatutan nama pegawai pemerintah, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sebagai anggota partai politik (parpol) belakangan ini mencuat ke permukaan.
Masalah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan PPPK karena keterlibatan dalam politik praktis berpotensi melanggar aturan dan merusak reputasi profesional mereka.
Berikut ini adalah solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini.
1. Penguatan Regulasi dan Sosialisasi Aturan
Pemerintah harus memperkuat regulasi terkait pelarangan keterlibatan PPPK dalam politik praktis. Meskipun PPPK tidak boleh aktif dalam partai politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), diperlukan sosialisasi lebih lanjut agar semua PPPK mengetahui hak dan kewajiban mereka terkait politik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) perlu memperjelas aturan ini secara masif di seluruh instansi pemerintahan.
2. Pengawasan dari Bawaslu dan KPU
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus lebih aktif dalam melakukan pengecekan dan verifikasi keanggotaan partai politik. Sistem verifikasi berbasis digital yang transparan dapat mencegah pencatutan nama PPPK. Pihak-pihak terkait harus melaporkan adanya pelanggaran atau kejanggalan dalam daftar keanggotaan parpol untuk dilakukan klarifikasi lebih lanjut.
3. Pengaduan Resmi dan Jalur Hukum
PPPK yang mendapati namanya dicatut sebagai anggota parpol tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka dapat segera melaporkannya melalui jalur resmi. Pengaduan dapat diajukan ke Bawaslu, KPU, atau bahkan ke pihak berwajib seperti kepolisian. Dengan adanya laporan resmi, pihak berwenang bisa menyelidiki pencatutan tersebut dan mengambil langkah hukum terhadap pelaku pencatutan.
4. Pembuatan Database Anggota Partai yang Transparan
KPU dan partai politik harus menyediakan database anggota yang dapat diakses secara publik. Hal ini memudahkan masyarakat, termasuk PPPK, untuk memeriksa apakah nama mereka terdaftar sebagai anggota partai tanpa sepengetahuan mereka. Jika ada pencatutan, proses klarifikasi dan penghapusan nama dapat segera dilakukan sebelum merugikan individu tersebut.
5. Sanksi Tegas bagi Partai Politik yang Melanggar
Partai politik yang terbukti mencatut nama pegawai pemerintah harus dikenakan sanksi tegas, baik berupa peringatan, denda, atau bahkan pembekuan kegiatan sementara. Ini penting untuk menjaga integritas sistem pemilihan umum dan kepercayaan masyarakat terhadap parpol. Sanksi tegas juga akan memberikan efek jera bagi pihak yang berusaha mencatut nama orang lain secara ilegal.
6. Pendampingan Hukum bagi PPPK
Pemerintah atau instansi terkait perlu menyediakan pendampingan hukum bagi PPPK yang menjadi korban pencatutan nama. Pendampingan ini penting untuk membantu mereka melindungi hak-hak mereka dan menyelesaikan masalah secara hukum tanpa merasa terintimidasi oleh pihak-pihak yang terlibat.
7. Peningkatan Kesadaran Melalui Media
Sosialisasi mengenai bahaya pencatutan nama sebagai anggota parpol dapat dilakukan melalui berbagai platform media, baik online maupun offline. Dengan meningkatkan kesadaran publik mengenai hal ini, diharapkan lebih banyak orang yang waspada dan segera melaporkan jika menemukan adanya penyalahgunaan data diri.
8. Penggunaan Teknologi Verifikasi Data
Pemanfaatan teknologi seperti blockchain atau sistem verifikasi biometrik bisa menjadi solusi jangka panjang dalam mencegah pencatutan nama dalam daftar keanggotaan parpol. Teknologi ini memastikan bahwa data yang digunakan oleh parpol sudah terverifikasi dengan benar dan tidak ada yang bisa dimanipulasi tanpa sepengetahuan individu terkait.
Masyarakat umum maupun calon pelamar PPPK 2024 dapat melakukan pengecekan apakah NIK miliknya terdaftar sebagai anggota parpol atau tidak. Hal ini dapat dilakukan secara online melalui laman resmi KPU. Ikuti langkah-langkah berikut untuk cek NIK dicatut parpol atau tidak:
– Buka laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.
– Masukkan Nomor Induk Kependudukan secara lengkap dalam kolom NIK.
– Pilih opsi I’m not a robot.
– Pilih opsi CARI.
– Apabila pemilik NIK tidak termasuk dalam anggota parpol akan ada notifikasi yang menyebutkan bahwa NIK tersebut ‘Tidak Terdaftar dalam sipol’.
Jika nama Anda dicatut sebagai anggota parpol tertentu, tidak perlu khawatir.
KPU juga telah menyiapkan laman pengaduan jika terdapat warga yang namanya dicatut dalam keanggotaan partai politik.
Lalu, bagaimana cara mengadukannya?
– Buka laman https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan
– Ikuti dan isi secara lengkap data Anda sesuai petunjuk di laman tersebut
– Jangan lupa isi kolom tanggapan/masukkan serta bukti pengaduan yang akan Anda sampaikan pada laman tersebut
– Lampirkan juga foto bukti berupa tangkapan layer jika nama Anda dicatut dalam keanggotaan parpol
– Terakhir, lampirkan form tanggapan masyarakat yang bisa diunduh di laman https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan/download
Jika masih merasa kurang yakin, silakan menghubungi KPU atau Bawaslu terdekat.
Kasus pencatutan nama PPPK sebagai anggota parpol perlu ditangani dengan serius oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, Bawaslu, KPU, hingga partai politik itu sendiri.
Dengan solusi yang terintegrasi, diharapkan masalah ini bisa diatasi dengan baik, sehingga PPPK dapat bekerja dengan tenang tanpa harus khawatir namanya dicatut secara ilegal. Kerjasama yang solid antara instansi pemerintah dan lembaga terkait akan sangat membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari politik praktis. Aris Arianto