JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berencana menaikkan iuran peserta mulai Juni 2025. Rencana ini dipertimbangkan untuk mengantisipasi potensi risiko gagal bayar pada tahun 2026, serta sebagai upaya penyesuaian yang seharusnya dilakukan setiap dua tahun.
“Kemungkinan bisa (naik), tapi itu semua kan nunggu tanggal mainnya,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, di sela acara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Senin (11/11/2024).
Sejak terakhir kali disesuaikan pada 2020, iuran BPJS Kesehatan belum mengalami perubahan. Namun, besaran iuran saat ini masih mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020.
Besaran Iuran BPJS Kesehatan Berdasarkan Kelas Pelayanan
Iuran BPJS Kesehatan dibedakan berdasarkan kelas pelayanan dan status pekerjaan peserta. Berikut rincian iuran berdasarkan kategori:
- 1. Kelas Pelayanan
- Kelas 3: Rp 42.000 per bulan. Peserta hanya membayar Rp 35.000 karena disubsidi Rp 7.000 oleh pemerintah.
- Kelas 2: Rp 100.000 per bulan.
- Kelas 1: Rp 150.000 per bulan.
Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.
- 2. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
- ASN, TNI, Polri, dan Non-PNS Instansi Pemerintah
Iuran sebesar 5 persen dari gaji bulanan, dengan 4 persen ditanggung pemberi kerja dan 1 persen oleh peserta. - Pegawai BUMN, BUMD, dan Swasta
Iuran juga sebesar 5 persen dari gaji bulanan, dengan pembagian yang sama: 4 persen oleh pemberi kerja dan 1 persen oleh peserta. - Keluarga Tambahan PPU
Untuk anggota keluarga tambahan seperti anak keempat, ayah, ibu, atau mertua, iuran sebesar 1 persen dari gaji per orang per bulan ditanggung peserta.
- 3. Veteran dan Perintis Kemerdekaan
Iuran peserta veteran, perintis kemerdekaan, serta janda/duda atau anak yatim piatu mereka sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun, sepenuhnya ditanggung pemerintah.
- Penyesuaian untuk Keberlanjutan
Ali Ghufron menegaskan bahwa kenaikan ini menjadi langkah untuk memastikan keberlanjutan program JKN-KIS di masa mendatang. Keputusan akhir masih menunggu pengesahan pemerintah.
Bagi masyarakat, memahami struktur iuran dan persyaratannya menjadi penting agar tetap mendapatkan manfaat layanan kesehatan yang optimal.
