SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Luar biasa, kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Sragen sangat tinggi. Hal ini membuat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah terpenuhi. Bahkan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) optimis tahun ini PBB akan kembali melebihi target.
“Iya 100 persen untuk PBB. Target kita Rp39 miliar, tapi sudah Rp40,3 miliar. Masih potensi tambah, masih ada waktu 1,5 bulan,” ujar Kepala DPPKAD Sragen, Dwiyanto, di sela-sela pengundian Kupon PBB di Pendapa Rumah Dinas Bupati pada Rabu (20/11/2024).
Dwiyanto membeberkan, saat ini lebih dari 100 desa di Sragen telah lunas 100 persen pembayaran PBB. Masih ada sejumlah desa yang mendekati 100 persen, dan diyakini akan memenuhi target dalam waktu dekat.
“Desa yang sudah lunas PBB 100 desa lebih. Ada yang 98 persen, ada 95 persen. Yang pinggiran itu cepat (terpenuhi) karena wajib pajak tidak besar. Kalau yang kota-kota ini besar, satu desa ada yang Rp300 juta,” jelasnya.
Selain PBB, potensi PAD lain yang mencapai 100 persen adalah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Iklim investasi yang berkembang turut berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan BPHTB.
Melebihinya target PBB ini, menurut Dwiyanto, tak lepas dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sragen yang cukup baik. Dia mengklaim pertumbuhan ekonomi Sragen mencapai 5,2 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah.
“Berarti pertumbuhan ekonomi bagus, karena pajak ada kaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Sragen itu kan di atas rata-rata Jawa Tengah. Kita sekitar 5,2 persen. Itu kan pengaruh. Ekonomi tumbuh, pajak tumbuh, itu sudah gandengan. Makanya pajak naik itu karena pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Menurutnya, sektor yang perlu didorong saat ini adalah pajak Hotel, Rumah Makan, dan Restoran (Horeka). Capaian sektor PBB dan Horeka sedikit berbeda lantaran pajak restoran terus berkembang.
“Dari 10 PAD itu insya Allah target semua. Yang kita dorong itu di Horeka (Hotel, Rumah Makan, dan Restoran). Itu kan berkembang terus. Kalau PBB kan WP (Wajib Pajak) 400 ribu jelas, kalau restoran itu kan tambah terus.”
Sementara itu, terkait pengundian Kupon PBB, diharapkan dapat mendongkrak animo dan kesadaran masyarakat untuk taat pajak.
“Harapannya menjadikan motivasi sebagai wajib pajak agar lebih tertib lagi.”
Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, dalam sambutannya mewanti-wanti seluruh jajaran agar mengoptimalkan PAD semaksimal mungkin, mengingat tahun depan Pemerintah Pusat akan melakukan efisiensi anggaran untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.
“Pastikan APBD 2025 efektif dan efisien karena pusat akan melakukan evaluasi menyeluruh. Pasti akan dilaksanakan. Pemerintah ke depan ini akan penuh evaluasi dan penuh efektif dan efisien karena beliau berpikir bagaimana memajukan bangsa kita. Kalau kita tidak mencerdaskan anak-anak kita, di mana target Indonesia Emas 2045 harus dapat diwujudkan mulai dari pemberian gizi yang cukup bagi anak-anak,” ujarnya.
Huri Yanto