JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli menegaskan bahwa rencana pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto tidak membahas soal Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Sebagaimana diketahui, Hasto telah berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku.
Dalam hal ini, Guntur menegaskan bahwa pertemuan Megawati dan Prabowo tidak ada hubungannya dengan kasus Hasto.
“Rencana pertemuan ini sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Prabowo dilantik menjadi Presiden RI,” ungkapnya.
Lebih jauh Guntur menjelaskan, pertemuan itu bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara PDIP dan Gerindra. Sejumlah kader PDI-P terus melakukan komunikasi terkait rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo.
“Komunikasi terus dilakukan terkait rencana pertemuan, senior-senior dari PDI Perjuangan yang membuka komunikasi seperti Mbak Puan Maharani, Pak Olly Dondokambe, Mas Pramono Anung, dan Mas Ahmad Basarah,” terang Guntur.
Sementara itu sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut pertemuan antara Megawati dan Prabowo ini akan dikomunikasikan dan diatur sendiri oleh keduanya.
“Tetapi nanti Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Presiden Prabowo yang akan langsung berkomunikasi berkaitan dengan hal tersebut,” kata Hasto.
Hal Penting yang Akan Dibahas
Hasto menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut akan ada hal-hal penting dan strategis yang dibahas, mengingat keduanya memiliki akar ideologis yang kuat dan sama-sama ingin mengabdi untuk bangsa dan negara.
“Jejak sejarah kedua pemimpin sangat kuat, dan akar-akar ideologis titik temu dalam mengabdi kepada bangsa dan negara akan menjadi hal-hal strategis yang dibahas,” terangnya.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan PDIP bergabung dalam pemerintahan Prabowo, Hasto hanya merujuk pada pidato Megawati saat HUT ke-52 PDIP yang menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Prabowo.
Hasto juga menekankan posisi politik PDIP sebagai penyeimbang untuk melakukan check and balances dalam demokrasi.
“Termasuk posisi politik dari PDI Perjuangan sebagai penyeimbang melakukan check and balances untuk membangun demokrasi yang sehat yang bersendikan kedaulatan rakyat itu sendiri,” ungkap Hasto.
