SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM — Presiden RI ke-7 Joko Widodo, buka suara terkait polemik pagar laut yang ramai dikaitkan saat dirinya menjabat.
Jokowi menekankan tentang prosedur legalnya apakah dilalui betul atau tidak.
“Ya yang paling penting itu proses legalnya, prosedur legalnya. Di lalui atau tidak, betul atau ga betul. Itukan proses dari kelurahan, kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten untuk shmnya,” ungkap Jokowi saat dikonfirmasi, Jumat, (24/01/2025).
Jokowi kemudian meminta agar Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) itu dicek karena berada di Kementerian.
“Kalau untuk SHGBnya juga di kementerian, dicek aja. Apakah proses legalnya, prosedur legalnya. Semua dilalui dengan baik atau tidak. Itu juga tidak hanya di Tangerang di Bekasi juga ada di Jawa Timur dan ditempat lain,” terangnya.
Jokowi kembali menekankan agar menginvestigasi proses dan prosedur legal SHGB tersebut.
“Saya kira itu yang paling penting, cek itu investigasi itu,” tandasnya.
Polemik pagar laut ini diketahui mengundang banyak polemik. Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Saiful Wathoni, menyebut nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi sebagai pihak yang bertanggungjawab atas terbitnya sertifikat HGB dan SHM.
Ini dikarenakan Jokowi selaku presiden kala itu yang menerbitkan status PSN bagi sebagian kawasan PIK 2 melalui PERMENKO Nomor 12 tahun 2024.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), setelah menerima penjelasan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid.
Mengungkapkan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk kawasan pagar laut Tangerang, Banten, telah resmi diterbitkan pada 2023 atau di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ando
